BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengamat hukum dan penggiat anti korupsi Adilsyah Lubis menyatakan, kasus-kasus korupsi oleh kepala daerah terus berulang bisa jadi disebabkan lembeknya hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi masih harus ditingkatkan supaya bisa menimbulkan efek jera bagi semua penyelenggara negara.
“Indonesia disorot dunia internasional karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi rendah. Vonisnya ringan, sehingga membuat yang lain tidak ketakutan untuk korupsi,” kata Adilsyah Lubis menjawab beritabuana.co, Sabtu (30/4/2022).
Seperti diketahui, kasus suap yang terbaru adalah Bupati Bogor Ade Yasin ditangkap penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan, Selasa (26/4/2022) di beberapa tempat. Ade dan beberapa anak buahnya beserta 4 pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka, dalam kaitan pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ade disangka menyuap pemeriksa BPK itu supaya pemerintahan Kabupaten Bogor meraih predikat WTP.
Selain rendahnya hukuman kepada pelaku korupsi, Adilsyah juga melihat, masih ada pejabat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah yang mengabaikan keberadaan KPK. Mereka lupa atau seolah tidak mau tau bagaimana KPK bekerja mengawasi para pejabat pemerintah termasuk para kepala daerah.
“Pada hal KPK memiliki instrumen yang lengkap dan canggih, bisa memonitor para pejabat apabila ada indikasi untuk melakukan korupsi. Mereka pikir , kalau ketahuan, itu apes saja, tapi kalau tidak ketahuan, iya syukur,” kata Adilsyah.
Maraknya kasus suap menyuap di Indonesia tambah Adilsyah mestinya menjadi pertimbangan para majelis hakim dalam menjatuhkan vonis. Pada umumnya, vonis para pelaku korupsi di Indonesia masih termasuk rendah atau ringan.
Sudah ringan, hukuman pidana yang dijalani para koruptor ini pun sering kali mendapat keringanan, baik karena kasasi di Mahkamah Agung, maupun karena alasan lainnya.
“Terang saja tidak menimbulkan efek jera, suap menyuap oleh para penyelenggara negara berulang dan berulang,” ujarnya.
Masalah ini pun sebut Adilsyah mendapat sorotan dari dunia internasional. Indonesia dianggap terlalu lembek dalam memberantas korupsi.
“Kita mesti malu dengan komentar dunia internasional, tanggapan mereka terhadap penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi negatif,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan, partai politik harus lebih ketat dan selektif mencalonkan orang dalam pemilihan kepala daerah. Sebab, kepala daerah, mulai dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota diusung oleh partai politik.
“Calon yang diusung itu benar-benar memiliki moral dan mental yang baik, ya berintegritas juga,” kata Adilsyah.
Juga dikatakan, jangan sampai partai politik mencalonkan seseorang untuk ikut pemilihan kepala daerah didasari transaksi. (Asim)
