BERITABUANA.CO, JAKARTA – Penegasan kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pelaksanaan Pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak tetap digelar pada 2024 mendatang, mendapat sambutan positif Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi. Sikap yang ditunjukan Presiden Jokowi tersebut, menurut dia, merupakan sikap seorang negarawan sejati.
“Ketegasan Bapak Presiden Jokowi itu membuktikan kenegarawanannya. Karena itu, KMI menyambut positif apa yang disampaikan Bapak Presjden Jokowi itu,” kata Edi Homaidi kepada beritabuana.co, Minggu malam (10/4/2022).
Edi pun berharap apa yang disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat persiapan Pemilu dan Pilkada, ditindaklanjuti para menteri, khususmya yang kerap menyuarakan usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Para menteri sebagai pembantu Presiden, harus patuh pada keputusan yang telah diambil atasannya, dalam hal ini Presiden Jokowi.
“Jadi, stop menyuarakan usulan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi tersebut, maka sudah tertutup pintu untuk itu (penundaan pemilu dan periodesasi jabatan presiden),” tegas eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.
Sebelumnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022), Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak tetap digelar pada 2024 mendatang.
Bahkan Presiden menyebut pesta demokrasi tersebut diperkirakan akan menelan biaya Rp101,4 Triliun yang diperuntukan bagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya Rp 110,4 triliun untuk KPU dan Bawaslu,” ujar Presiden Jokowi seraya merinci bahwa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk KPU sebesar Rp76,6 Triliun dan Bawaslu Rp33,8 Triliun.
Terkait hal ini, sejumlah anggota Komisi Pemilihan Umu (KPU) dan Badan pengawas pemilu (Bawaslu) akan dilantik pada 12 April mendatang, untuk segera mempersiapkan pesta demokrasi tersebut dengan matang.
Menjelang Pemilu dan Pilkada, Jokowi menyebut, wajar jika situasi menghangat. Namun, ia memerintahkan para menteri untuk menjaga kondisi di akar rumput agar tetap kondusif, jangan sampai masyarakat terprovokasi kepentingan politik.
“Lakukan edukasi politik pada masyarakat dan kontestan, jangan buat isu politik yang tidak baik, terutama isu politik identitas yang mengedepankan isu SARA. Kita harapkan itu tidak terjadi,” ucapnya.
Ia juga telah memerintahkan pada Menteri Koordinator Politik dan HAM (Menko Polhukam) untuk melakukan komunikasi secara intens dengan DPR RI demi menyelesaikan payung hukum serta regulasi yang dibutuhkan terkait Pemilu dan Pilkada.
“Dan saya berharap regulasi yang ada nanti tidak multi tafsir sehingga bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” tegas Presiden Jokowi. ***
