Paksa 3 Periode, Perludem Curiga Ada Elite Tertentu Ingin Jadikan Jokowi ‘Presiden Boneka’

by
Direktur Eksekutif Perludem Titi Angraini. (Foto:Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTAPerludem atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mensinyalir adanya upaya dari elit-elit tertentu untuk terus membangun narasi populis kepemimpinan seperti terlihat dari deklarasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) beberapa waktu lalu. Berbagai upaya dilakukan, seperti placeholder president atau jadi ‘presiden boneka’.

Demikian dibeberkan Ketua Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini saat berbicara dalam Gelora Talk bertajuk ‘Gaduh Siasat Tunda Pemilu 2024: Menakar Manufer Elite Politik’ pada Rabu kemarin (31/3/2022).

Placeholder president, lanjut Titi adalah menjadikan Jokowi presiden boneka untuk kemudian menjalankan sebenarnya kekuasaan yang dikendalikan oleh orang yang berada di belakang dia.

“Itu salah satu cara. Kemudjan cara bagi para mereka yang ‘berkepentingan’ dengan menghindar dari pembatasan yaitu amandemen konstitusi, membuat konstitusi baru, termasuk delay election atau menunda pemilu,” ungkapnya.

Menurut Titi, narasi yang paling sering digunakan untuk menghindar dari pembatasan masa jabatan adalah populisme kepemimpinan untuk melanggengkan kekuasaan. Bahwa ada presiden yang sangat baik, yang bekerja untuk pembangunan dan kemudian kalau ini berhenti akibat adanya pembatasan masa jabatan, maka kerja-kerja baik itu berhenti.

“Dari narasi itulah beberapa cara memperpanjang masa jabatan di atas dilakukan,” sebut Titi seraya mengingatkan bahwa populisme kepemimpinan ini justru akan menghadirkan sebuah krisis bagi negara, seperti kudeta militer yang terjadi di Guinea, salah satu contohnya.

“Ini kita tidak menghendaki itu karena, sekali lagi, data-data menyebutkan bahwa negara-negara yang kemudian menghindari pembatasan masa jabatan dan berbagai strategi kemudian akan masuk kepada krisis demokrasi yang berujung kepada krisis ketatanegaraan dan bahkan berdampak pada krisis ekonomi karena dianggap sebagai situasi yang mengakibatkan instabilitas,” terang Titi menambahkan.

Terkait ide penundaan Pemilu 2024, menurut Titi adalah merupakan gula-gula yang menarik dukungan para wakil rakyat.

“Saya kira ini menjadi sesuatu yang kita tidak boleh kita sepelekan, dan harus kita serius untuk menolak karena dia menawarkan gula-gula,” tegasnya. (Asim)