BERITABUANA.CO, JAKARTA— BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Cabang Jakarta Mampang menggelar Rapat Koordinasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kecamatan Pasar Minggu bersama Camat dan jajaranya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kerja sama yang sudah lama dilakukan, mendiskusikan kendala-kendala pada implementasi di lapangan sekaligus menggali potensi kepesertaan baru dari berbagai sektor.
Yanuar selaku Pps. Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Mampang menyatakan, kerja sama dengan jajaran pemerintahan Pasar Minggu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja khususnya yang berdomisili di kecamatan tersebut. Sejauh ini kerja sama telah berlangsung baik.
Hanya, lanjut Yanuar, ada berbagai kendala di lapangan yang dihadapi, khususnya soal penagihan iuran para pekerja kantor pemerintahan yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil maupun perangkat lain seperti kader Jumantik, PKK hingga pengurus RT/RW.
“Kendala yang kami hadapi khususnya untuk aspek penganggaran, khususnya untuk kader-kader non-ASN ini. Sebagian kader bayar iuran bpjs secara mandiri. Jadi nanti kita sinkronkan dengan lurah-lurah bagaimana teknisnya nanti, apakah dengan pemaksimalan Perisai maupun koordinasi penganggaran di tingkat kelurahan,” ungkap Yanuar dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Senin (28/3/2022).
Di sisi lain, ia menyebutkan masih ada sejumlah sektor yang belum tergarap maksimal, semisal pelaku usaha maupun sektor pekerja rentan. Pekerja rentan ini, mereka memiliki penghasilan namun belum mampu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sehingga tidak bisa terlindungi. Maka kami akan bekerja sama dengan perusahaan peserta yang memiliki anggaran CSR.
“Mereka nantinya akan menjadi donatur untuk pembayaran iuran para pekerja rentan ini,” kata Yanuar seraya berharap camat, lurah beserta jajaran mendata pekerja rentan di wilayahnya. Misal pemulung, pengelola rumah ibadah, tukang gali kubur dan pekerja lain yang secara penghasilan bisa dibilang kurang.
“Maka dari itu kami minta tolong kepada kelurahan untuk mendata agar kami bisa ajukan kepada perusahaan perusahaan melalui pendanaan CSR,” tutur Yanuar. Selain itu, imbuhnya, sektor yang akan digencarkan untuk digarap adalah sektor konstruksi, dimana di wilayah Pasar Minggu diketahui banyak dilakukan pembangunan.
“Kemudian pekerja konstruksi, bidang pembangunan, masa perlindungannya selama proyek ini berjalan. Misal pekerja gedung, jalan, kuli bangunan. Itu kami juga koordinasikan agar mereka mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Yanuar.
Dalam kesempatan ini Camat Pasar Minggu, Arief Wibowo mengungkapkan, kerja sama ini merupakan program berkelanjutan sebagai sinergi beberapa sektor yang ada di Kecamatan, kelurahan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga mengakui, belum semua perangkat tingkat RT/RW di wilayahnya tergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk itu, Arief menginstruksikan kepada jajaran untuk terus mendorong pekerja Non-ASN maupun pekerja informal di wilayahnya untuk bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Kami imbau kepada para lurah tolong itu para RT, FKDM, Jumantik, PKK, tolong diberikan pengertian lagi manfaat BPJS ketenagakerjaan. Dalam waktu dekat ini, sudah dua kali kita memberikan santunan, kepada dasawisma di Kebagusan dan PPSU di Ragunan. Jadi, manfaat jadi peserta sangat terasa sekali,” ungkapnya.
Selain itu, sektor lain khususnya pelaku usaha dan pekerja informal juga akan terus diberikan edukasi agar mereka bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Kemudian ada potensi lain semisal pengemudi ojol yang masih banyak bergabung. Bisa masuk melalui komunitas Ojol. Karena mereka bekerja dengan risiko yang cukup besar. Paling penting berikan edukasi dan sosialisasi dulu kepada mereka,” jelas arief.
Kepala Kantor Cabang Jakarta Pasar Minggu Moch Arfan menambahkan, pihaknya akan meningkatkan koordinasi terkait penagihan kepada pekerja non-ASN di wilayah pemerintahan Pasar Minggu.
“Ini yang menjadi perhatian kami saat ini. Jadi jangan sampai mereka bergabung menjadi peserta tapi menemukan masalah dalam pembayaran iuran. Selain akan meningkatkan kinerja kader Perisai, penting juga diperhatikan soal penganggaran di masing-masing kelurahan agar terkoordinir dengan baik,” ungkap Arfan. (Ful)
