BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wacana penundaan Pemilu 2024 yang terus digelontorkan sejumlah elit politik, khususnya di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo terus mendapat perhatian publik.
Terlebih, ketika isu penundaan tersebut dikaitkan erat dengan proses pemindahan Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan (Fecho), misalnya. Ia mengatakan tidak ada kaitannya pemindahan IKN dengan wacana penundaan Pemilu serentak 2024 mendatang.
“Tentu kalau pertanyaannya layakkah pemilu ditunda dengan alasan pemindahan IKN maka jawabannya secara tegas dan final adalah tidak layak,”kata Irwan kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (19/3/2022).
“Bukan saja tidak layak tapi itu adalah khayalan setinggi-tingginya,”tegas dia.
Irwan berpandangan bahwa tujuan pelaksanaan Pemilu dan pembangunan IKN itu dua sisi yang berbeda. Sehingga, tidak berhubungan sama sekali.
Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim menilai adanya upaya untuk merusak sistem demokrasi, dengan mengkaitkan penundaan pemilu dengan pemindahan IKN.
“Jangan bunuh demokrasi dengan isu IKN. Terlalu mahal harganya, tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan nantinya,”ucap Irwan mengingatkan.
“Kita semua kan sudah bersepakat pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hormati itu. Tahan nafsu, tahan syahwat politiknya,”ketus anggota Komisi V DPR RI itu.
Dalam kesempatannya itu, Irwan menghimbau para elit untuk dapat menjadikan bulan suci ramadhan sebagai momentum membersihkan diri dan menahan syahwat politik untuk menodai amanat konstitusi bangsa ini.
“Mari jadikan momentum ramadhan yang sebentar lagi datang untuk bersihkan syahwat politik berkuasa lama. Semoga ramadhan mampu bawa kita semua kembali fitrah. Kembali bersih dari niat-niat yang jahat,” pungkasnya. (Jal)
