BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pemilihan umum (Pemilu 2024) telah ditetapkan oleh DPR RI dan pemerintah. Karena itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yang berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat.
“Pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara, yang telah ditetapkan bersama DPR RI dan pemerintah,” tegas Puan Maharani dalam Sidang Paripurna dengan agenda Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Pernyataan yang disampaikan Puan Maharani ini menjawab munculnya wacana penundaan Pemilu 2024 yang gelontorkan oleh sejumlah pimpinan partai politik (parpol) peserta koalisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Ma;ruf Amin.
Untuk itu, politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai sejak tahun 2022. Ia pun meminta Komisi II DPR RI mencermati pelaksanaan tahapan Pemilu bersama para penyelenggara Pemilu
“Pada tahun 2022 ini, tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 sudah akan dimulai. Oleh karena itu, AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 tersebut, baik dari urusan kebutuhan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya,” demikian Puan Maharani.
Puan juga angkat bicara soal pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.
Puan menegaskan, partainya yaitu PDIP juga mempunyai data sendiri soal penundaan Pemilu 2024. Dan, hasilnya berbeda dengan data yang disampaikan Luhut Panjaitan.
“Di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan. Itu saja. Dan data kami partai politik, big data juga,” sebut dia. (Asim)
