BERITABUANA.CO, BANDUNG – Gagasan untuk menghadirkan kembali haluan negara kedalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sudah menggelinding kurang lebih selama 1 tahun ini, dan sudah dilontarkan oleh semua pertai politik (parpol) yang ada di MPR RI sampai mendapatkan respon positif maupun negatif dari berbagai elemen masyarakat.
Demikian diungkap Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Arsul Sani saat menjadi narasumber diskusi bertema ‘Haluan Negara Sebagai Akidah Penuntun Pembangunan Nasional’ pada rangkaian kegiatan Perss Gathering MPR RI di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/10/2021).
Diskusi ini juga menghadirkan dua Wakil Ketua MPR RI lain seperti Sarief Hasan dan Lestari Moerdijat melalui aplikasi Zoom, serta AnggotaF-PKB MPR RI Yanuar Prihatin dan Anggota F-PKS MPR RI Leidia Hanifah Amalah.
Karena itu, menurut Arsul Sani, harusnya MPR sudah membuat matriks, baik yang pro maupun kontra setelah 1 tahun gagasan tersebut diluncurkan. Namun tentunya, matriks pro dan kontra itu disertai argumentasi apa saja supaya diskursus mengenai perlunya PPHN ruang publik itu ada progresnya.
Selain itu bagi partai politik yang ada di MPR, ketika kemudian ada diskusi publik mau seminar, tidak lagi bolak-balik mengatakan bahwa PPHN itu perlu dan posisinya kemudian pilihannya antara Undang-Undang (UU) atau Ketatapan/TAP MPR.
“Tidak lagi seperti itu menurut saya. Jadi kita harus sudah maju, misalnya terhadap teman-teman yang keberatan. Ini yang saya kira Pak Sekjen MPR (Maruf Cahyono), harus jadi program kita ini di tahun 2022. Kita kalau orang Jawa itu, harus mulai metani, terutama terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang memang memerlukan diskusi lebih lanjut terkait dengan argumentasi mereka tentang PPHN,” ucapnya.
Memang diakui politisi PPP itu, kalau secara kekuatan politik, juga melihat pada MPR periode lalu (10 fraksi plus kelompok DPD, jadi sebelas) belum berubah. Begitu juga di peridoe sekarang (ada 9 fraksi plus kelompok DPD menjadi 10,) semua sepakat tentang perlunya PPHN.
“Kan yang belum bulat itu wadahnya seperti apa. Jadi meskipun sepakat, baru berupa konsepnya seperti apa tentang dokumen pembangunan yang namanya PPHN. Tetapi isinya apa, belum tentu sepakat juga nanti. Sementara sampai saat ini PPHN itu saya ibaratkan motor yang belum jelas spesifikasinya. Jadi PPHN juga seperti itu,” demikian Arsul Sani. (Kds/Jimmy)
