BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Dr.H.M. Hidayat Nur Wahid MA, mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera menindaklanjuti surat Gubernur DKI terkait temuan 99.450 data ganda bantuan sosial (Bansos) di Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan data ganda, itu berdampak pada belum bisa disalurkannya Bansos karena tidak validnya data penerima Bansos.
“Agar hak rakyat penerima Bansos segera terpenuhi, maka sangat penting Mensos merespons cepat untuk mengoreksi adanya temuan 99.450 data ganda,” desak Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (31/7/2021).
Mensos Tri Rismaharini, kata Hidayat, juga harus mengecek validasi data di Provinsi-Provinsi lain, yang berpotensi memiliki data ganda. Apalagi, Mensos juga menemukan penyimpangan pembagian Bansos berupa pemotongan Bansos di Tuban (Jatim) dan Tangerang.
“Hal ini dalam rangka memastikan ketepatan sasaran dan percepatan penyaluran bantuan sosial di masa PPKM. Apalagi di lapangan, ditemukan banyak masalah dan keluhan terkait data bansos dan pembagiannya, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah,” ujarnya.
Politisi yang akrab disapa HNW ini mengingatkan Mensos bahwa kementerian yang dipimpinnya itu, telah dibekali anggaran sebesar Rp1,3 Triliun untuk proses verifikasi dan validasi (verivali) data. Sementara Risma sendiri sejak awal Rapat Kerja di Komisi VIII DPR RI beberapa waktu lalu, berjanji akan menggunakan seluruh sumber daya Kemensos untuk memastikan keakuratan data.
“Nyatanya, hingga lebih setengah tahun menjabat, masalah pendataan penerima Bansos masih terus terjadi. Harusnya Mensos tidak melempar permasalahan data penerima Bansos ini ke Pemerintah Daerah. Karena bagaimanapun keputusan akhirnya ada di Kemensos sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011. Bahkan Kemensos yang diberi anggaran Rp1,3 Triliun dari APBN, untuk keperluan verifikasi dan validasi data penerima Bansos, bukan Pemda.
“Kalau ternyata di Provinsi Jakarta ada temuan 99.450 data ganda, bagaimana pula Provinsi lainnya. Dan apa yang dilakukan oleh Kemensos dengan anggaran Rp1,3 Triliun itu? Apakah anggaran sebesar itu hanya untuk melaksanakan tugas mengecek kecocokan NIK penerima Bansos sebagaimana yang diklaim oleh Mensos?” tanya Hidayat yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI mitra Kemensos ini.
Hidayat menjelaskan, meskipun proses pendataan dan verivali awal dijalankan oleh Pemerintah Daerah, data tersebut dihimpun oleh Kementerian Sosial untuk dilaksanakan verivali akhir, baru diserahkan kembali ke daerah sebagai daftar final penerima bansos. Komisi VIII DPR RI telah menyetujui adanya anggaran Rp1,3 Triliun khusus untuk verivali data.
“Sayangnya, Kemensos menggunakan anggaran tersebut hanya untuk instansi Pusat dan membiarkan Pemerintah Daerah melakukan verivali dengan anggaran terbatas. Kebijakan tersebut bahkan menelan inefisiensi anggaran senilai Rp581 Miliar berdasarkan temuan KPK. Hasilnya pun tidak optimal, terbukti kota besar seperti DKI Jakarta melaporkan ada 99.450 data ganda, dan Walikota Bekasi melaporkan bahwa data final yang dikirimkan kembali oleh Kemensos kepada Pemda justru data lama sebelum pembaruan Pemda,” bebernya.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mengkritis Mensos Risma yang dalam konferensi persnya, malah melempar dan menyalahkan Pemerintah Daerah terkait data penerima Bansos, sekalipun Mensos tahu bahwa anggaran verivali yang melimpah itu adanya di Kemensos bukan di Pemda. Dia mengaku, sejak awal sudah menyarankan agar Kemensos mendistribusikan anggaran verivali senilai Rp1,3 Triliun kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk DAK verivali data, lih-alih menggunakannya secara terpusat.
“Jika anggaran didistribusikan ke daerah dengan amanah dan optimal, mestinya proses verivali bisa lebih berkelanjutan dan profesiona. Karena pembenahan dilakukan semenjak dari hulu dengan dukungan kewenangan dan anggaran dari pusat. Jika Mensos melempar tanggung jawab soal verivali data ke Pemda, maka anggarannya juga harus didistribusikan secara memadai ke daerah juga,” tabahnya.
Sebab, menurut Hidayat, dampak dari masih banyaknya data ganda penerima Bansos seperti temuan di Jakarta itu, ada ratusan ribu warga miskin dan rentan yang tak kunjung menerima Bansos hingga PPKM perpanjangan hampir berakhir.
“Mensos harusnya segera merespons positif surat dari Gubernur DKI terkait temuan 99.450 data ganda Bansos di DKI. Dan segera memperbaiki verivali data penerima bansos secara nasional, agar keputusan Presiden Jokowi supaya Bansos bisa secepatnya dibagikan ke warga dilaksanakan dengan cepat dan tepat, sebelum Rakyat makin menderita akibat belum dibagikannya hak mereka, sementara PPKM Level harus dilaksanakan dan harus mereka taati,” pungkasnya. (Jal)
