Didik Rachbini: Pemimpin Diuji pada Masa Krisis Pandemi Covid-19 Ini

by
Diskusi daring bertema "Memahami Politik APBN” yang digelar SKPB Akbar Tandjung Institute Angkatan X Seri 12 yang digelar secara zoom, Rabu (28/7/2021) malam.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, M.Sc.,PhD menegaskan, seorang pemimpin atau Kepala Negara diuji di saat krisis, seperti pandemi Covid-19 saat ini. Karena itu, kepemimpinnya harus mampu memperlihatkan bagaimana dia menangani krisis dengan baik, termasuk, bagaimana mengelola keuangan negara dalam rangka menuntaskan krisis tersebut.

“Sayangnya, kepemimpinan negara saat ini dikelola oleh mereka yang kurang mampu mengelola krisis. Buktinya, anggaran digelontorkan sangat tinggi melalui APBN, tapi dampaknya kurang terasa,” kata Didik J Rachbini ketika memberikan paparan bertema “Memahami Politik APBN” pada peserta Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) Akbar Tandjung Institute Angkatan X Seri 12 yang digelar secara zoom, Rabu (28/7/2021) malam.

Hadir dalam acara ini, Direktur Program AT Institute, DR. Agustian, Direktur Eksekutif AT Institute, Dr. Puji Wahono, dan  Kepala Sekolah SKPB, Dr. Alfan Alfian.

Melanjutkan pernyataanya, Didik yang juga Ketua Dewan Pengurus LP3ES ini lebih mengatakan, kritik atas pola kepemimpinan di saat krisis pandemi Covid-19 harus terus disuarakan, sebab tidak mungkin lingkaran dalam kekuasaan melakukan kritik atas jalannya pemerintahan.

Ketika masalah ini ditanyakan lagi, Didik malah mengungkap pengalaman 9 tahun lalu ketika mendengar ceramah Joko Widodo (Jokowi) bahwa dia butuh waktu pendekatan 51 kali untuk memindahkan sektor informal tanpa harus menggusur.

“Kalau dengan pola ini ingin memindahkan transmgrasi, sampai kapan pun tidak akan berhasil,” jawab Didik diplomatis.

Menurut Didik yang juga Rektor Unversitas Paramadina ini, sebenar ya tidak sulit memahami bagaimana APBN itu, karena tidak rumit dan mudah diteliti, apalagi jiak ada kejanggalan antara pemasukan dan pengeluaran.

“Jika anatara pemasukan dan pengeluaran adaperbedaan atau disparitas yang cukup tinggi, itu namanya defisit. Nah,defisit anggaran atau APBN kita saat ini sangat besar, tidak sesuai dengan penggunaannya. Ini terlihat dari angka pendapatan yang bersumber dari pajak dan non pajak (hibah dan royalty) sebesar 1699 triliun, tapi pengeluaran atau belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar 2.670 triliun rupiah,” katanya.

Angka deficit 1000 triliun rupiah ini, naik tiga kali lipat dari defisit sebelum pandemi Covid-19 yang hanya sekitar 300 triliun rupiah. Kenapa demikian? Sebab ketika APBN ini disusun, proyeksi penambahan anggaran untuk penanganan Covid dinaikan.

“Tapi apa yang terjadi, penanganan  Covid-19 masih morat-marit, padahal sudah disokong anggaran yang besar. Ini terjadi karena tidak ada check and balance yang kuat. Dan di masa krisis biasanya ada ekonomi rente yang  ikut bermain untuk mengutak atik APBN, tapi untuk kepentingan lain,” katanya.

Sebenarnya lanjut Didik, ketika menjawab pertanyaan peserta SKPB, angka defisit 1000 triliun itu bisa dikurangi dengan langkah efesiensi yang dilakukan. Tapi hal ini malah tak terjadi, ujungnya generasi mendatang akanmenanggung utang yang sangat besar itu.

“Saya sudah sering kritik. Cari saja di google, pasti banyak pernyataan saya soal kritik APBN ini. Jika tidak mau juga diperbaiki, itunamanya bebal, dan DPR sepertinya diam. Jadi DPR kurang kritis, sehingga APBN yang defisitnya sangat besar bisa lolos,” tambah Didik.

SKPB Akbar Tandjung Institute

Seperti diketahui, Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) Akbar Tandjung Institute ini memasuki  Angkatan X Seri 12. Peserta diskusi bertema memahami politik APBN ini sekitar 45 peserta.

Secara rutin SKPB mengundang pakar berbagai bidang ilmu dan praktisi untuk mengisi proses pembelajaran yang kreatif dan aktual.

Direktur Program AT Institute, DR. Agustian mengatakan, tema soal politik APBN ini snagat penting mengingat calon pemimpin itu harus memahami bagaimana sebuah APBN dan juga APBD disusun, proses tarikmenarik, dan bagaimana implementasi di lapangan. 

Sedangkan Direktur Eksekutif AT Institute, Dr. Puji Wahono menambahkan, selaian politik praktis, maka calon pemimpinbangsa memang harus paham soal ekonomi, khususnya ekonomi negara berupa penyusunan APBN, sumber  APBN, dan dan pengelolaannya. (Jal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *