BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyayangkan pola komunikasi yang buruk kambuh lagi diperlihatkan oleh para menteri di dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, para menteri Kabinet Indonesia Maju terkesan memiliki pandangan dan kebijakan berbeda yang sampai ke masyarakat, khususnya dalam penanganan Pandemi Covid-19.
Terbaru, para menteri berbeda pandangan dalam menyikapi rencana perpanjangan PPKM Darurat.
Menko Maritim dan Investasi menyebut PPKM Darurat tidak diperpanjang karena membuat ekonomi semakin jatuh bahkan mati dan belum diputuskan.
Sementara itu, Menko PMK telah memastikan bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang sampai akhir Juli 2021 yang diputuskan dalam Rapat Terbatas (Ratas).
Syarief Hasan menilai, kesan perbedaan pandangan yang ditampilkan di publik membuat masyarakat gusar.
“Masyarakat menanti-nanti kelanjutan dari kebijakan PPKM Darurat, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Termasuk, apa kebijakan selanjutnya apabila dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Namun, para menteri malah berbeda pandangan soal perpanjangan PPKM Darurat,” katanya, Sabtu (17/7/2021).
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menekankan bahwa perbedaan padangan harusnya disampaikan dalam forum internal kabinet.
“Perbedaan pandangan memang hal yang wajar. Akan tetapi, harusnya tidak disampaikan secara langsung ke publik sehingga masyarakat tidak percaya atas keseriusan Pemerintah dalam menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia,” ungkap Syarief Hasan.
Ia mengungkapkan, para menteri kabinet Indonesia Maju harusnya memperkuat pembahasan internal terlebih dahulu.
“Berbeda pendapat harus ditempatkan pada tempatnya. Harusnya, para menteri sepakat dulu dengan satu pandangan, baru disampaikan ke publik yang harap-harap cemas dengan kondisi darurat Covid-19 ini semakin mencemaskan,” ujarnya.
Syarief Hasan pun mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi para pembantunya.
“Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi sehingga masyarakat tetap percaya dengan segala kebijakan yang diambil Pemerintah. Namun, bagaimana masyarakat percaya jika muncul perbedaan pendapat antar menteri atapun pembantu Presiden lainnya di depan publik?,” kata heran Syarief Hasan.
Bekas Menkop dan UKM ini juga mendorong Pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas.
“Jika memang diperpanjang, Pemerintah harus tegas sembari segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan. Jika tidak dilanjutkan, Pemerintah harus segera menyiapkan alternatif kebjikan yang bisa menekan laju Covid-19, khususnya di daerah zona merah,” tandasnya. (Jimmy)
