Pimpinan MPR RI Apresiasi Langkah Himbara Tunda Rencana Kenaikan Tarif Transaksi ATM Link

by
Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengapresiasi langkah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang akhirnya melakukan penundaan dan pengkajian kembali rencana kenaikan tarif transaksi ATM Link pada 1 Juni 2021 mendatang. Menurutnya, masukan dan saran dari Partai Demokrat yang membawa aspirasi masyarakat sudah sepatutnya untuk didengarkan dan dilakukan pengkajian ulang.

“Kami sejak awal mendorong Himbara mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia hari ini yang sedang kesulitan sehingga tidak seharusnya menaikkan biaya transfer ATM Link,” ungkap Syarief Hasan melalui keterangan pers tertulisnya, Jumat (4/6/2021).

Memang diakui Syarif Hasan, bank-bank BUMN (BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN) bersepakat dengan PT Jalin untuk menaikkan tarif transaksi di ATM Link yang awalnya tanpa tarif. Tarif cek saldo di ATM Link naik sebesar Rp2.500,-, sedangkan tarif penarikan tunai di ATM Link naik sebesar Rp5.000,- persekali transaksi dari yang sebelumnya gratis.

“Namun, karena protes keras dari masyarakat dan LSM, termasuk Partai Demokrat, kebijakan tersebut ditunda,” kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu lagi.

Syarief Hasan juga menilai, kebijakan menaikkan tariff ATM Link memang tidak sesuai dengan cita-cita awal pembentukan ATM Link, yang sejak awal hadir bertujuan mempermudah nasabah-nasabah bank BUMN dalam bertransaksi secara efektif dan efisien sehingga harusnya kebijakannya bukan mempersulit nasabah.

“Harusnya bank-bank ‘plat merah’ memiliki jaringan yang mempermudah nasabah-nasabah bank BUMN bertransaksi, dan ATM Link menjadi solusi nasabah seluruh bank BUMN di Indonesia dalam bertransaksi. ATM Link juga hadir agar jumlah pengadaan ATM tidak terlalu banyak dan biaya transaksi tetap gratis sehingga tidak perlu ada kenaikan, khususnya di masa Pandemi,” ungkapnya lagi.

Karena itu, Syarief Hasan mendorong Pemerintah dan Himbara untuk mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan kajian sehingga tidak menjadi ‘bola salju’ hilangnya kepercayaan masyarakat.

“Masyarakat telah terganggu dengan beberapa kebijakan ekonomi dari Pemerintah akhir-akhir ini. Langkah penundaan kenaikan tarif ATM Link menjadi salah satu solusi yang cukup baik,” ungkapnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini pun mendorong Pemerintah untuk mencari alternatif lain dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dengan membuat perencanaan jangka panjang yang bisa memberikan dampak sosial dan ekonomi.

“Bukan kebijakan-kebijakan pemasukan jangka pendek yang semakin memberatkan masyarakat kecil,” tutup Syarief Hasan. (Jimmy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *