BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agam dapat menyampaikan kondisi atas kebijakan terkait pembatalan pemberangkatan calon jamaah haji Tahun2021. Hal itu sebagaimana ditentukan dalam keputusan Menteri Agama RI No 660 Tahun 2021 yang dibacakan pada 3 Juni 2021.
“Supaya masyarakat, khususnya calon jamaah haji dapat memahami dan memaklumi keputusan pembatalan keberangkatan haji tersebut, dikarenakan sejumlah faktor, seperti faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan bagi jamaah haji, dikarenakan saat ini masih terjadi situasi pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi,”kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (4/6/2021).
“ Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Bamsoet juga memita Pemerintah tetap melakukan upaya diplomasi dan negoisasi dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi perihal pemberian izin bagi Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di tahun berikutnya. “Dengan tetap memantau kondisi perkembangan pandemi Covid-19 di dalam dan juga luar negeri, khususnya di Arab Saudi,” ucap dia.
Ia juga meminta pemerintah secara transparan menjelaskan kepada masyarakat mengenai cara atau prosedur dalam melakukan permintaan atau penarikan kembali setoran biaya haji yang sudah dibayar oleh calon jemaah. Dikarenakan calon jemaah haji dapat meminta kembali setoran tersebut atau dapat dialihkan untuk keberangkatan tahun depan.
“MPR menyampaikan kepada calon jemaah haji agar tidak perlu menarik kembali mengenai masalah pembiayaan yang sudah dibayar atau dilunasi sebelumnya,”kata Bamsoet lagi.
“Meminta kepada pemerintah dan pemangku kepentingan agar momentum pembatalan haji tahun ini dapat dijadikan evaluasi agar pelayanan haji di tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik dari sebelumnya,” pungkasnya. (Jal)
