BERITABUANA. CO, MANILA – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengacam memenjarakan para pejabat daerah, kepala desa dan pejabat kepolisian bila gagal mencegah digelarnya acara superspreader COVID-19 – atau melanggar protokol kesehatan (Proses).
Pernyataan Duterte yang dilansir Associated Press (AP), dan media lokal manilastandart.net, Kamis (27/5/2021), merespon maraknya pesta kolam renang, acara minum-minum dan piknik pada awal bulan ini. Akibatnya, tiga resort wisata, menjadi sumber puluhan orang positif Corona.
Duterte bahkan memerintahkan Kepolisian Nasional Filipina untuk menangkap, menahan dan menjeratkan dakwaan terhadap para kepala desa yang gagal mencegah digelarnya acara superspreader Corona.
Duterte juga memperingatkan para pejabat kepolisian serta kepala daerah yang tidak mampu menegakkan aturan lockdown Corona di wilayah masing-masing.
“Kepada para polisi kita, Anda mendapat pemberitahuan: orang pertama yang ditangkap adalah kapten barangay (kepala desa-red) sebagai orang yang berkuasa,” cetus Duterte.
“Jika ada acara superspreader lainnya terjadi setelah malam ini, tangkap kapten barangay karena melalaikan tugas dan kegagalan menerapkan aturan hukum di bawah undang-undang pidana yang direvisi. Orang pertama dalam daftar polisi haruslah kapten barangay,” tegasnya.
Arahan ini disampaikan Duterte setelah Menteri Dalam Negeri Filipina, Eduardo Ano, melaporkan adanya tiga acara superspreader Corona di Caloocan City, Quezon City dan Bulacan.
Sekitar 20 tamu di Gubat sa Ciudad Resort, Caloocan City, telah dinyatakan positif Corona. Otoritas setempat masih terus melacak 2.000 orang lainnya karena data pelacakan kontak di resort itu tidak diisi dengan benar.
Sekitar 54 orang lainnya yang menghadiri acara di Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City, juga dinyatakan positif Corona. Sedangkan di Norzagaray, Bulacan, sedikitnya ada 2.000 orang yang dilaporkan berkumpul dalam sebuah acara di Sungai Bakas.
Lebih lanjut, Duterte yang dikenal dengan pendekatan keras terhadap tindak kriminal ini meminta polisi untuk membawa tongkat kayu sebagai ‘perlengkapan permanen’ agar para pelanggar, termasuk kepala desa, yang menolak ditangkap bisa dipukul di tangan dan kaki tentunya dengan ‘kekuatan yang wajar’.
Terakhir, dia memperingatkan bahwa pejabat kepolisian maupun personel kepolisian yang ragu-ragu melakukan penangkapan, akan bisa ditindak atas tuduhan melalaikan tugas.
“Saya benci melakukan ini tapi Anda memaksa saya melakukannya. Ingat, saya tidak meminta bantuan apapun dari Anda. Ini menjadi tugas Anda, jika ada pelanggaran hukum atau sesuatu yang merugikan masyarakat, lakukan sesuatu atau saya akan membuat Anda ditangkap,” ujarnya memperingatkan. (Ram)
