BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan R APBN 2022 di hadapan anggota DPR RI. Mewakili pemerintah, Menkeu menyebut indikator yang dimaksud mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, dan lifting minyak bumi.
“Pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen, inflasi 2,0-4,0 persen; tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 6,32-7,27 persen; nilai tukar Rupiah Rp13.900,00-Rp15.000,00 per dolar Amerika; harga minyak mentah Indonesia US$55-65 per barel; lifting minyak bumi 686-726 ribu barel per hari; dan lifting gas bumi 1.031-1.103 ribu barel setara minyak per hari,” kata Menkeu Sri Mulyani ketika menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 pada rapat paripurna DPR, Kamis (20/5/2021).
Belajar dari kondisi dinamika dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya yang sangat luas, juga tantangan struktural yang harus diatasi dalam perekonomian kita, maka arsitektur kebijakan fiskal menurut pemerintah harus bersifat antisipatif, responsif, dan pragmatis, namun tetap fokus pada tercapainya tujuan jangka panjang.
“Kebijakan fiskal telah menjalankan perannya sebagai instrumen utama dalam penanganan Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi, khususnya di tahun 2020 dan 2021,” ungkap Sri Mulyani.
Kebijakan fiskal kata dia lagi, memang harus terus merespon secara cepat dan tepat dinamika perekonomian yang masih dibayangi ketidakpastian yang tinggi. Di saat yang sama, kebijakan fiskal juga harus menjadi instrumen katalis bagi reformasi struktural untuk penguatan daya saing dan produktivitas.
Namun, instrumen APBN memiliki batas sustainabilitas yang risikonya harus dikelola dengan kehati-hatian yang tinggi. Konsolidasi fiskal secara bertahap harus dilakukan dengan baik.
“Hal ini harus disertai oleh reformasi APBN yang efektif dan konsisten, untuk mengembalikan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan,” imbuhnya.
Ditambahkan, konsolidasi fiskal juga bertujuan meminimalkan crowding out effect pada pasar keuangan yang dapat melemahkan peran investasi swasta yang akan berakibat negatif bagi potensi pertumbuhan dan kesehatan ekonomi jangka panjang.
Disampaikan Menkeu Sri Mulyani, konsolidasi fiskal merupakan syarat perlu, yang meskipun sulit dan berat, tetapi harus dilakukan. Ini merupakan bentuk disiplin fiskal yang sangat menantang di tengah begitu banyak kebutuhan pembangunan yang sangat mendesak.
Pemerintah kata dia, memilih tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” yang konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Tema kebijakan fiskal tahun 2022 ini memberi penekanan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.
Selanjutnya, kata Menkeu Sri Mulyani, melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal, maka pemerintah mengharapkan kebijakan fiskal tahun 2022 akan efektif, prudent, dan sustainable. Pendapatan negara akan semakin meningkat ke kisaran 10,18 s.d. 10,44 persen PDB.
Belanja negara akan mencapai kisaran 14,69 s.d. 15,30 persen PDB. Keseimbangan primer akan mulai bergerak menuju positif di kisaran -2,31 s.d. -2,65 persen PDB. Defisit akan semakin mengecil ke -4,51 s.d. -4,85 persen PDB. Rasio utang akan tetap
terkendali di kisaran 43,76 s.d. 44,28 persen PDB.
“Di tengah kondisi pemulihan ini, kita harus tetap optimis dan tidak boleh menyerah. Kita tetap harus berkomitmen untuk menghadirkan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan,” kata Sri Mulyani. (Asim)
