BERITABUANA.CO, JAKARTA – Penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke ruang kerja Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin merupakan pertanda beralihnya fungsi legislatif, dari lembaga pengawas menjadi yang diawasi.
Terlebih, ketika penggeledahan yang dilakukan tanpa didasari adanya status yang jelas.
“Ini perlu dicermati, karena itu penggeledahan ruang pimpinan DPR itu, tanpa tersangka sebenarnya adalah puncak dari beralihnya fungsi DPR sebagai pengawas dan menjadi lembaga yang diawasi,” kata Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kepada awak media, di Jakarta, Sabtu (1/4/2021)
“DPR itu nyaris mengalami kematian total, karena elanvitalnya yang menjadi wakil rakyat menjaga jalannya pemerintahan itu berhenti,” tambahnya.
Yang menambah kekhawatirannya, lanjut Fahri, ketika tidak adanya perlawanan yang diperlihatkan dari para legislator yang memilki fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Dan itu kembali kalau kita tarik kebelakang, akarnya itu ada pada krisis partai politik (Parpol), diantara krisis ialah ketika Parpol berhenti menjadi lembaga pemikiran dan menjelma menjadi elemen kekuasaan,” papar wakil ketua umum DPN Partai Gelora Indonesia itu.
Padahal, masih dikatakan Fahri, membuat Parpol sebagai medium agregasi dari realitas publik dalam satu mesin pemikiran atau lembaga pemikiran yang kemudian produksinya adalah ide untuk membuat Undang-Undang, mengawasi negara, bahkan untuk menjalankan pemerintahan. Dan itu makna Parpol sebagai think thank, sebagai lembaga pemikiran.
“Nah, sekarang karena dia menjelma menjadi alat kekuasaan, terutama dalam Pilkada dan dalam formasi kekuasaan, akhirnya kemudian krisis terjadi, Parpol jangankan memikirkan bangsa, memikirkan apa yang terjadi pada dirinya sendirinya saja sudah tidak sanggup,” kata dia.
“Krisis ini adalah krisis yang besar sekali, makannya diperlukan reformasi Parpol di Indonesia,” pungkasnya. (Jal)
