BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengumuman nama Menteri Investasi dan nama Mendikbud/Ristek sampai hari ini masih diwarnai teka-teki. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga mengumumkan siapa yang akan memimpin dua kementerian baru di Kabinet Indonesia Maju ini.
Pada hal sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menyebutkan, nama dua menteri baru ini akan diumumkan secepatnya. Wacana reshuffle kabinet memang jadi seperti isu liar, karena kemudian menyasar pada menteri lainnya. Hal ini tentu saja menimbulkan tanda tanya.
Terkait dengan ini, pengamat politik Ujang Komarudin memperkirakan, saat ini sedang terjadi power interplay atau tarik menarik kepentingan antara Presiden Jokowi dengan pihak koalisinya, dan juga dengan pihak yang akan diganti, maupun yang akan masuk kabinet.
“Mungkin saja di lingkaran kekuasaan sedang ada tarik menarik, dan tarik menariknya itu terlalu kencang sehingga reshuffle pun dimundurkan,”kata Ujang yang dihubungi beritabuana.co, di Jakarta, Rabu (21/4/2021).
Dengan sistem yang berlaku dalam pemerintahan ini lanjut Ujang Komarudin, posisi Presiden Jokowi dalam menyusun kabinetnya sedikit menyulitkan. Kenapa ? Sebab kata Ujang, semuanya mesti aman, dan lebih penting lagi, supaya tidak ada riak-riak di tubuh koalisi Jokowi – Ma’ruf Amin.
“Apalagi ada isu Partai Amanat Nasional mau diakomodir dalam kabinet, tentu saja ini akan ada sedikit resistensi di partai-partai koalisi, karena PAN dianggap tak berkeringat pada pilpres yang lalu,” kata dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini.
Memang menurut Ujang, jika ingin memperluas dukungan dan meminimalisir oposisi, maka bisa saja PAN ditarik ke dalam pemerintahan. Bisa positif bagi Presiden Jokowi, tetapi bisa negatif pada demokrasi karena tidak akan lagi check and balance.
Menjawab pertanyaan, Ujang Komarudin mengatakan, selain untuk mengisi menteri dengan nomenklatur yang sudah disetujui DPR, mestinya reshuffle menyasar pada menteri-menteri yang kinerjanya tak bagus. Dia menyebut, reshuffle itu perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja para menteri.
“Mereka yang tak bagus ya diganti saja,” katanya seraya memberi contoh, Nadiem Makarim, karena kebijakannya sebagai Mendikbud yang sering kontroversial sehingga disarankan Nadiem perlu diganti dengan orang yang ahli pendidikan.
Ujang juga menyebutkan menteri lain yang patut diganti, yaitu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Abdul Halim Iskandar. (Asim)
