BERITABUANA.CO, DEPOK – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok R. Gandara Budiana memberikan klarifikasi tertulis tertanggal 16 April 2021, terkait laporan dugaan korupsi pengadaan sepatu Damkar, yang saat ini tengah di tangani Kejaksaan Negeri dan Polrestro Depok.
Sebelumnya, seorang petugas Damkar Depok bernama Sandi, melaporkan dugaan korupsi pengadaan sepatu dan dugaan korupsi pemotongan gaji kepada pihak berwajib.
Dalam keterangan tertulisnya, Gandara menjelaskan, berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan sepatu PDL dan pemotongan insentif di lingkungan Damkar Depok, yang telah disampaikan oleh saudara Sandi kepada media, pihaknya tetap akan kooperatif mengikuti mekanisme yang berlaku.
“Hingga saat ini, telah tiga hari berturut-turut
pejabat kami memenuhi panggilan Polres Metro Depok, untuk dimintai keterangan atas kasus – kasus tersebut,” tulisnya, kepada awak media, Jumat (16/4/2021).
Dalam upaya menindaklanjuti kejelasan dari kasus tersebut, Dia menyatakan, tetap siap bersikap kooperatif terhadap Inspektorat maupun aparat penegak hukum.
Perihal sepatu, lanjut Dia, perlu dibedakan ada sepatu PDL dan ada sepatu PDH yang dipakai untuk keseharian dan pelaksanaan apel maupun upacara, sementara kegiatan lapangan lainnya ada APD.
“Sepatu PDL untuk kelengkapan dalam pemadaman di lapangan, dilengkapi pelindung kepala, baju tahan panas dan sepatu khusus pemadaman kebakaran atau sepatu Harviks,” jelasnya.
Terkait tentang iuran BPJS, menurut Gandara, pembayarannya memang dilakukan secara kolektif, baik BPJS kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
“Terkait penerimaan honor, sesuai dengan tanda bukti yang ada di kami adalah sebesar
Rp. 1,7 juta rupiah, yang sudah kami serahkan ke komandan regu yang bersangkutan, untuk kegiatan selama 3 bulan sesuai dengan tanda terima,” katanya.
Hingga hari ini, ujar Gandara, tidak ada pemecatan atau permintaan untuk mundur yang dikeluarkan oleh Damkar, terhadap Saudara Sandi, sehubungan dengan upayanya membawa kasus tersebut menjadi perhatian publik.
“Proses klarifikasi sedang dilakukan oleh pihak internal, maupun dari aparat penegak hukum. Kami akan mengikuti sesuai aturan yang berlaku,” katanya. (Rki)
