BERITABUANA.CO, JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta ambang batas parlemen presiden (Parlementeriy-Presidential Treshold) tidak diubah atau mengalami kenaikan.
Ketua Umum Partai Gelora Indonesi, Anis Matta menilai Presidential Treshold sebesar 20 persen sudah ideal, serta bisa mewakili representasi dan legitimasi rakyat.
“Dari pengalaman kita dalam berbagai macam pemilu, kita akan mengusulkan untuk mempertahankan 4 persen Parlementary Treshold dan Treshold Presiden 20 persen,” kata Anis dalam keterangannya, Sabtu (30/1/2021).
Menurut Anis, untuk mencari satu atau dua kursi DPR tidaklah gampang, butuh kerja keras untuk meraih hati dan simpati masyarakat agar bisa terpilih sebagai wakil rakyat.
“Pemilu pada dasarnya pertarungan, sehingga orang tidak perlu dibatasi dalam kompetisi. Siapa pemenangnya, akan terjawab dengan sendirinya. Biarkan mereka bertarung dengan mudah, toh untuk mendapatkan 1 kursi atau 2 kursi bukan pekerjaan gampang. Kenapa harus dibatasi dengan Parlementary Treshold,” sebut dia.
Oleh karena itu, mantan presiden PKS ini meminta semua pihak memahami arti filosofi Parlementary Treshold, dimana PT tersebut merupakan kelompok sosial yang ada di masyarakat.
“Jadi partai tengah dan kecil juga merepresentasikan kelompok sosial tertentu yang tidak akan tereprestasikan melalui partai-partai besar itu. Kalau kita lihat, representasi tersebut sebenarnya tidak akan diperoleh dengan Parlementary Treshold sekarang,” klaim Anis.
Namun, beda dengan ambang batas Presiden yang butuh legitimasi rakyat, diwakili partai politik yang mendapatkan kursi di DPR. Sehingga ambang batas untuk Presiden jauh lebih tinggi dari ambang batas parlemen.
“Presidential Treshold adalah legitimasi, makanya tresholdnya tinggi 20 persen, sehingga siapanpun yang kita calonkan memiliki legitimasi. Partai Gelora sepakat untuk mempertahankan yang ada, PT 4 persen dan 20 persen untuk Presiden,” pungkasnya. (Jal).
