BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memperingatkan soliditas kabinet yang berpotensi terganggu oleh imajinasi menteri yang berambisi untuk maju di pilpres 2024.
Terkait pernyataan Hasto, politisi PDI Perjuangan, Adian Yunus Yusak Napitupulu lewat akun facebook nya, Jumat (30/10/2020) mengaku menteri yang dimaksud boleh jadi mengarah pada Menteri Negara BUMN, Erick Thohir.
Menurutnya, tidak sulit memeriksa rekam jejak ambisi Erick Thohir di google seperti misalnya terbentuknya relawan pendukung Erick Thohir, adanya deklarasi Erick for Presiden 2024, pembagian sembako dan beras dalam bungkus yang berisi tulisan terkait pencapresan Erick di 2024 termasuk juga promosi Erick Thohir di sosial media juga di konten konten You Tube mudah didapatkan.
“Sebagai contoh terdekat, dalam satu bulan terakhir ini ribuan spanduk puja puji terhadap Erick Thohir bertebaran di berbagai kota. Spanduk itu jangan jangan secara jumlah mengalahkan spanduk kampanye masker Presiden. Tragisnya nya spanduk spanduk itu justru dipasang dalam rentang waktu berdekatan dengan maraknya aksi aksi Omnibus Law yang ditujukan pada DPR dan Presiden. Spanduk puja puji itu sungguh tidak relevan dengan situasi hari ini dan tidak etis di pasang disaat Erick Thohir masih menjabat sebagai Menteri terlebih lagi spanduk itu tersebar disaat pandemi dan bersamaan dengan demonstrasi demonstrasi yang marak,” beber Adian.
Menurut Adian, promosi diri di saat seluruh elemen bangsa sedang berjibaku melawan virus dan resesi, tentu merupakan langkah ambisius yang menempatkan hati nurani di urutan terakhir. Pada hal menurut anggota DPR ini, dalam situasi ini sebaiknya Menteri fokus pada bidang kerjanya dan bergotong royong menjaga Presiden Jokowi.
“Ambisi menteri menuju 2024 baiknya diredam dulu agar kabinet tetap solid tidak saling intip serta berujung saling jegal dan menuai pro kontra yang tidak perlu terjadi di saat ini,” imbuhnya.
Lebih jauh Sekjen PENA 98 ini meminta Erick Thohir supaya lebih baik dan serius membenahi BUMN, daripada menebar Gimmick dan spanduk. Sehingga dia tidak mengganti Direksi di BUMN yang sama tiga atau empat bulan sekali, tidak melakukan pemotongan gaji dan tidak melakukan PHK pada sekitar 5.000 pekerja BUMN.
Kata Adian, Gimmick seperti janji keberadaan ratusan juta vaksin Corona di bulan November tidak perlu disampaikan, agar jika meleset bukan presiden yang dipersalahkan.
“Menteri harusnya menjadi jawaban dari kebingungan Rakyat, namun sebaliknya pernyataan Erick tentang harga Vaksin Sinovac dan target vaksinasi yang berubah ubah justru membingungkan Rakyat dan membuat gaduh dimana mana,” ucapnya.
Dikatakan lagi, kegaduhan ini bisa berdampak negatif juga kepada Presiden. Memastikan harga vaksin yang terjangkau dan disampaikan transparan tidak berubah ubah tentu bisa menghindari tuduhan dan dugaan bahwa negara seolah berbisnis dengan memanfaatkan pandemi.
“Kementrian BUMN harus berbenah agar lebih baik dibandingkan menteri sebelumnya. Rakyat tentu heran jika rangkap jabatan di era Dahlan Iskan hanya 271 orang, di zaman Rini Soemarno turun menjadi 222 orang sementara justru di Era Erick membengkak menjadi hampir tembus 600 orang atau naik hampir 3 kali lipat,”katanya. Rangkap jabatan yang merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak transparan dan tidak memenuhi azas azas pemerintahan yang baik kata Adian, justru diberi legitimasi Erick Thohir dengan terbitnya Peraturan Menteri terbaru nomor 10/MBU/10/2020 yang melegalkan Rangkap Jabatan. “Disaat jutaan buruh di PHK, kelaparan meningkat dan pegangguran bertambah tapi disaat yang sama justru ada segelintir orang yang menikmati uang negara berlipat lipat dengan rangkap jabatan tentu merupakan keputusan menteri yang sungguh tidak mengerti penderitaan rakyat,” pungkasnya. (Asim)
