BERITABUANA.CO, JAKARTA -Kepedulian pimpinan daerah di tingkat kabupaten dan kota ikut menentukan mutu pendidikan di suatu daerah. Terlebih, pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab atas tata kelola penyelenggaraan pendidikan dasar (SD dan SMP). Karenanya, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo menyampaikan apresiasi terhadap pasangan calon kepala daerah pada pilkada yang berani berjanji memperhatikan pembangunan mutu pendidikan di daerahnya.
Seperti halnya, salah satu pasangan calon kepala daerah Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB), Syafaruddin Jarot dan Mokhlis pada Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang mengusung tema pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum dan kesejahteraan sosial kebudayaan.
“Intinya, calon kepala daerah memang harus mem-back up majunya pendidikan. Setiap daerah memiliki kekuatan penuh terhadap pendidikan,” kata Heru Purnomo, di Jakarta, Kamis (29/10/2020)
Heru menjelaskan, untuk pendidikan menengah, tata kelola sepenuhnya di tingkat provinsi. Sementara untuk tata kelola pendidikan SD dan SMP ada di kabupaten dan kota. “Jadi, kepedulian pemerintah kabupaten atau kota ikut menentukan (mutu pendidikan),” katanya.
Oleh karena itu, Heru menyambut positif mendengar ada janji calon pasangan pada pilkada itu perlu dikonversikan menjadi kebijakan yang total mendukung kemajuan pendidikan saat terpilih nanti. Selama ini, Heru mengamati, birokrasi pendidikan yang ada di daerah justru lebih berfungsi sebagai penghambat kemajuan pendidikan.
“Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali regulasi yang tidak mendukung sepenuhnya pemberdayaan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan,” terangnya.
Setidaknya, ada beberapa syarat agar upaya pembangunan mutu pendidikan dapat berjalan dengan baik. Pertama, SDM harus mempunyai orientasi membangun pendidikan. Kedua, memberikan perhatian terhadap anggaran terkait pendidikan di APBD.
“Neraca pendidikan daerah saat ini rata-rata di seluruh Indonesia masih di bawah 10%. Kalau seperti itu kan terlihat sekali belum support. Padahal dalam UUD anggaran pendidikan itu minimal 20%. Sejauh ini baru DKI, Batam, kemudian Kaltim kalau tidak salah,” sebutnya.
Di kesempatan berbeda, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa H Syafaruddin Jarot dan Mokhlis berjanji akan memperkuat dan memperjuangkan status keberadaan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Sumbawa.
“Kami berdua berkomitmen akan memperkuat keberadaan GTT/PTT di Sumbawa dengan menerbitkan SK Bupati jika kami ditakdirkan menang pada 9 Desember mendatang,” kata Calon Bupati Jarot.
Hal ini diungkapkan pasangan Jarot-Mokhlis dalam Pada Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa mengusung tema pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum dan kesejahteraan sosial kebudayaan yang digelar di Hotel Sernu Kecamatan Sumbawa, Rabu (28/10/2020)
Paslon ini akan mencari regulasi untuk dapat memperjuangkan GTT/PTT di Kabupaten Sumbawa yang saat ini masih banyak yang hanya mengantongi SK Kepala Sekolah dan SK Dinas.
“Masalah ini tergantung Bupatinya, insyaAllah jika kami menang kami akan membantu teman-teman GTT/PTT untuk mendapatkan SK Bupati,” katanya.
Bahkan untuk menjawab janji tersebut, Jarot – Mokhlis tidak akan ragu-ragu mengambil keputusan memperjuangkan status GTT/PTT sepanjang tidak melanggar hukum.
“Begitu kami menang, kami akan langsung menyiapkan draf SK Bupati untuk GTT/PTT,” tutur Djarot.
Bagi Djarot, perlu keberanian dan Komitmen yang kuat untuk memperjuangkan dan memantapkan peran GTT/PTT yang ada. Tidak ada alasan untuk tidak berani sepanjang keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum.
“Beberapa kabupaten juga sudah menerapkannya, GTT/PTT yang sudah masuk dalam dapodik di keluarkan SK Bupatinya,” ujarnya.
Terpisah, beberapa waktu lalu, ketua forum GTT/PTT Kabupaten Sumbawa Yuyun Komalasari mengatakan, bahwa jumlah GTT/PTT yang belum mengantongi SK Bupati di Sumbawa saat ini mencapai 2.417.
Oleh karenanya Jarot Mukhlis hadir untuk menjawab keresahan para guru honorer tersebut dan menjawab berbagai macam keresahan masyarakat mengenai kondisi Sumbawa saat ini.
Pasangan Jarot- Mokhlis akan melengkapi fasilitas pendidikan dari kota sampai desa terpencil sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam tuntas belajar 9 tahun dapat tercapai.
“Saat ini pendidikan di Sumbawa hanya berkisar 7,91 tahun artinya rata-rata umur kelas 2 SMP sudah putus sekolah, masih jauh dari angka 9 tahun pendidikan yang diharapkan,” katanya.
Menurut Jarot, daerah maju diukur dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kualitas hidup rakyat. Oleh karenanya Jarot Mukhlis akan berusaha merubah Sumbawa menjadi lebih maju lagi dengan skema-skema strategis.
Mokhlis menambahkan bahwa pemerintahan Jarot- Mokhlis nantinya akan menggunakan skema bantuan dari pusat dan dikolaborasikan dengan kebijakan keuangan daerah sehingga dapat mencungkupi kebutuhan dasar masyarakat Sumbawa. (Rls/Kds)
