BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Anis Matta meminta pemerintah membuat kebijakan yang dapat menggabungkan antara protokol kesehatan dengan pergerakan masyarakat, sehingga memberikan rasa aman ke masyarakat.
“Orang sampai pada tingkat frustasi. Kita lockdown mulai pada bulan Maret. Orang frustasi. Ada efek spasial, efek luar. Kalau rumah Anda misalnya kecil, Anda berada terus di situ kebayang tidak,” kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2020).
Ketaatan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan saat ini, menurut Anis Matta dipertanyakan, karena grafik laju penyebaran virus corona atau Covid-19 yang tak kunjung mereda. Apalagi terjadi lonjakan pasien positif Covid-19 setelah pemerintah mengumumkan penerapan new normal atau Adatapsi Kebiasaan Baru (AKB).
Melihat kasus tersebut ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat semakin kurang patuh akan protokol kesehatan sehingga membuat kasus positif baru terus melonjak.
Satu diantaranya adalah masih banyak masyarakat yang kurang percaya bahwa Covid-19 itu membahayakan jiwa. Bahkan tak sedikit masyarakat yang beranggapan jika virus Corona tidak benar-benar ada.
Terkait hal ini, Anis Matta menilai diperlukan kebijakan yang dapat menggabungkan antara protokol kesehatan dengan pergerakan masyarakat. Sehingga pergerakan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-sehari maupun ekonominya berjalan aman.
“Artinya, kebijakan yang diberikan jangan memberikan pilihan seperti buah simalakama (serba salah), karena ujungnya sama-sama mati. Supaya pemerintah tidak salah, diperlukan klaster scientist untuk menemukan solusi,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua DOR RI ini menilai, masyarakat telah sampai pada tingkat frustasi menghadapi pandemi Covid-19 ini. Hal itu disebabkan pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di mana masyarakat diharuskan berkegiatan dari rumah.
“Misalnya dalam biaya listrik naik, atau penggunaan data internet naik. Makanya saya bilang, orang sampai tingkat frustasi karena orang tidak dikasih peta jalan,” ucapnya.
Karenanya, harus ada cara untuk menemukannya, jangan mempertentangkan antara pergerakan publik dengan protokol kesehatan, kita mesti mencari jalan tengah. Itu tugas klaster tadi. Karena kalau harus memilih, tidak ada jalan yang bagus, demikian eks Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) ini. (Asim)
