BERITABUANA.CO, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus meminta pemerintah untuk tidak menjadikan 1.620 orang sukarelawan sebagai ‘kelinci percobaan’, uji kilinis fase 3 vaksin Sinovac asal China. Apalagi sejauh ini, dirinya belum mendengar dan mendapatkan informasi tentang jaminan pemerintah kepada para sukarelawan itu.
“Bagaimana penanganan dan kebijakan pemerintah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Di samping itu isu mengenai kehalalan produk vaksin Sinovac ini juga belum jelas dan sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat,” kata Guspardi melalui keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).
Karena itu sebaiknya, lanjut Guspardi, pemerintah melakukan dulu kajian mendalam dan komprehensif secara ilmiah terhadap bebagai aspek baik dari kandungan terlebih lagi aspek kehalalan produk dan selanjutnya akibat atau dampak dari vaksin tersebut.
“Daripada langsung melibatkan ribuan sukarelawan Indonesia untuk uji klinis vaksin Sinovac ini, lebih baik lakukan riset dan kajian mendalam tentang vaksin itu dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten,” ujar mantan Akdemisi UIN Imam Bonjol Padang ini.
Politisi PAN itu pun menyatakan ketidaksetujuan, jika uji klinis tahap 3 langsung di ujicobakan ke masyarakat. Seharusnya pemerintah mendapatkan informasi lengkap negara mana saja yang telah menggunakan vaksin Sinovac ini dan melakukan kajian terhadap hasil dan dampak vaksin tersebut.
Lebih jauh Guspardi pun menyarankan, agar dalam uji klinis ini juga melibatkan beberapa perguruan tinggi dan lembaga yang berkompeten lainnya. Apakah benar vaksin ini sebagai upaya untuk menyehatkan atau menyembuhkan masyarakat dari Covid-19.
“Jadi tidak perlu ada relawan hampir 2 ribu orang itu. Karena WHO sendiri belum mengatakan kalo vaksin dari Tiongkok ini betul terbukti menangkal dan mencegah Covid-19,” tegas mantan anggota dan pimpinan DPRD Sumbar 3 periode ini.
Tidak hanya itu, Guspardi juga mendesak, agar pemerintah agar membuka isi kandungan vaksin Sinovac yang berasal dari China ini.
“Wajib itu karena masyarakat kita kan mayoritas Muslim. Jadi harus jelas isi dan kandungan vaksin ini apakah berasal dari tanaman, hewan, atau benda lainnya,” tukas anggota Baleg DPR RI ini.
Guspardi menambahkan, dalam hal ini yang diutamakan adalah kandungan di dalamnya, apakah halal semuanya. Karena kehalalan vaksin ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dinafikan dan pelibatan MUI juga sangat diperlukan dalam pengembangan vaksin Covid-19 tersebut.
“Khususnya mengawal kaidah kehalalan vaksin Sinovac ini,” pungkas legislator asal Dapil Sumbar 2 ini.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan segera menggelar uji klinis tahap 3 vaksin Covid-19 asal China, yang dikembangkan Sinovac pada awal Agustus 2020 ini.
Saat ini Pemerintah Indonesia telah menerima 2.400 vaksin. Ujicoba dilalukan pemerintah yang bekerjasama dengan PT. Bio Farma
Corporate Secretary PT Bio Farma Bambang Heriyanto menjelaskan vaksin tersebut tidak langsung digunakan setibanya di Indonesia karena harus dikarantina lebih dulu.
“Sebanyak 2.400 vaksin tersebut bakal diperuntukkan bagi 1.620 sukarelawan,” terangnya. (Asim)
