BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wacana untuk mengaktifkan lagi Tim Pemburu Koruptor (TPK), yang digelontorkan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD sebaiknya dipikirkan kembali. Karena kalau melihat tim pemburu koruptor yang sebelumnya, justru kurang optimal.
Saran ini disampaikan Amggota Komisi III DPR RI, Aboebakar Alhabsyi melalui melalui keterangan tertulisnya yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Alasan Habib Aboebakar sapaan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini, karena setiap periode kepemimpinan TPK sepertinya hanya mampu menangkap satu buron kelas kakap, bahkan terlihat ada yang tidak produktif. Misalkan saja saat Basrief Arief memimpin selama 3 tahun, tim ini menangkap mantan Direktur Bank Sertivia, David Nusa Wijaya yang menjadi tersangka kasus korupsi BLBI.
“Saat dipimpin Muchtar Arifin, TPK menangkap tersangka kasus BLBI Adrian Kiki Irawan. Bahkan, saat dipimpin Abdul Hakim Ritonga, TPK dinilai loyo lantaran tak berhasil menangkap satupun target dan tak bisa membawa uang negara di luar negeri kembali,” bebernya.
Tentunya hal ini, menurut Habib Aboebakar, perlu menjadi bahan evaluasi, apakah masih mau mengulang lagi situasi tersebut, padahal sebenarnya masih ada peluang untuk mengambil strategi lain dalam pemberantasan korupsi di Negeri ini.
Sebetulnya kalau dilihat, problem pemberantasan korupsi dan penegakan hukum ini sifatnya sistemik. Misalkan saja pada kasus Djoko Tjandra, sistem keimigrasian ternyata tidak mampu mendeteksi buron yang keluar masuk Indonesia. Begitu juga sistem administrasi dan kependudukan (adminduk), juga tidak terintegrasi, sehingga Djoko Tjandra bisa bikin e-KTP dengan mudah, bahkan didampingi lurah.
“Ini tentunya ada problem juga pada para aparatnya. Disisi lain, ternyata status DPO dan Cekal terhadap Djoko Tjandra telah dihapus, tentunya ini permasalahan kronis. Bagaimana bisa sistem law enforcement kita seperti ini,” katamya.
Bellum lagi, lanjut politisi dari PKS ini, kemampuan intelijen yang masih sangat rendah, karena untuk menemukan Harun Mashiku yang ada di dalam negeri saja kita tidak bisa.
“Intinya sebenarnya political will dari pemerintah dan integritas dari para aprarat adalah kunci kesuksesan dari pemburuan para koruptor ini,” tegasnya.
Terakhir, Habib Aboebakar mengingatkan akan pentingnya asset recovery agar jangan sampai saat semangat memburu koruptor, namun tidak melakukan pengembalian asset negara.
“Tentunya ini bisa berdampak kantong negara semakin bolong,” pungkas Ketua DPP PKS Korda Kalimantan ini. (Kds)
