BERITABUANA.CO, JAKARTA– Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Kertopati mengatakan bahwa pada masa Pandemi Covid 19 ini tugas Polri semakin kompleks dan banyak variannya. Tugas Polri, lanjutnya bukan lagi hanya menangani kriminalitas, kejahatan jalanan, kejahatan kerah putih, radikalisme sampai masalah narkoba, tetapi juga sebagai anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
“Polri memiliki sejumlah tugas tambahan. (Dan) sebagai langkah preemtif Polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona. Polisi juga harus masif memberikan himbauan kepada masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan,” kata Susaningtyas lewat keterangannya, Rabu (1/7).
Sedangkan, untuk langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus Covid 19 dalam rangka melakukan pengawasan. Selain itu, juga membantu Pemda seperti menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, ikut serta mengukur suhu tubuh bersama dengan institusi terkait lainnya, mengatur lalu lintas dan terapkan larangan mudik sebagaimana telah disampaikan Presiden yang meminta Polri dan TNI untuk memastikan kebijakan larangan mudik berjalan efektif.
“Tentu saja semua itu butuh kepiawaian improvisasi Satker di lapangan. Dibutuhkan kemampuan anggota Polri untuk turut mengatasi masalah yang timbul dari ketidak patuhan masyarakat. Karena, pemahaman komunikasi antar budaya masyarakat penting sekali agar tidak timbul kegaduhan,” ucapnya.
Sebab itu, Nuning sapaan akrab Susaningtyas menilai dalam melaksanakan tugasnya Polri harus melakukan koordinasi dengan BIN dan TNI. “Utamannya BIK Polri dalam terapkan kebijakan intelijennya serta merta harus berkoordinasi dengan BIN, apalagi dalam situasi Covid 19 kini kinerja BIN banyak melakukan hal yang bermanfaat dalam tangani Covid 19,” ujar Nuning.
Harus Inovatif
Dalam kesempatan itu, Nuning mengatakan bahwa Polri saat ini harus inovatif dengan mengembangkan SDM anggotanya agar memiliki pengetahuan luas baik secara akademik maupun praktek lapangan.
“Polisi dituntut harus sigap dan tanggap hadapi perkembangan ancaman baru,” ucap Nuning.
Misalnya, Terorisme memiliki perkembangan methoda dalam menggerakan aksinya. Bahkan, Narkotikapun semakin banyak varian dan cara penyebarannya.
” Ada lagi pihak yang memiliki keahlian baru yaitu Narko Terorisme, khususnya para Napi atau ex Napi. Polri juga hadapi ancaman kekinian yaitu kejahatan Nubika (Nuklir, Biologi, Kimia),” jelas dia.
Karenanya, setiap anggota Polri wajib memahami Criminal Justice System dengan berbagai perkembangannya. Selain itu, Polri juga seiring dengan perkembangan internet of things (IoT), prioritas berikutnya adalah memperkuat pertahanan siber (cyber defence).
“Saat ini, peretasan ke Infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme dan berbagai ancaman siber lainnya sudah berlangsung di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber,” ujarnya.
Kedua macam teknologi tersebut mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan fokus menghadapi ancaman Hybrid Warfare.
“Karakteristik dan ciri utama dari ancaman ini adalah kombinasi strategi perang konvensional dan non-konvensional, termasuk serangan siber, tekanan ekonomi, tekanan diplomatik, penggunaan proksi non state actor, propaganda di media sosial hingga pemberontakan yang menyebabkan adanya kudeta terhadap suatu pemerintahan yang berdaulat,” paparnya.
Ia menambahkan, maraknya perang kognitif dan perang persepsi yang kerap gunakan narasi Post Truth juga membutuhkan penanganan dengan methode yang tepat, agar tak menyebabkan disintegrasi bangsa.
“Indonesia saat ini kerapkali hadapi konflik ideologi yang berwujud anti dan pro Pancasila. Disini Polri dituntut tegas terhadap segala hal yang yang mengganggu keutuhan NKRI serta segala hal yang berafiliasi dengan radikalisme,” tegasnya.
“Terakhir, tidak kalah penting anggota Polri pun harus meningkatkan kemampuan Bela Diri karena semakin banyaknya anggota Polri diserang orang yang tidak bertanggung jawab,” tutup mantan Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini. (006)
