BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof Din Syamsuddin mengajak seluruh elemen kekuatan umat Islam untuk perlu meluruskan arah kiblat bangsa.
“Rezim yang berkuasa saat ini, telah menutup diri untuk berdialog dan merasa superior,” kata Din Syamsuddin dalam acara Webinar yang diselenggarakan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) dengan tema “Dasar Negara Dalam Perpektif Indonesia Masa Depan”, Sabtu (6/6/2020) melalui jaringan Zoom.
Meskipun begitu, mantan Ketua PP Muhammadiyah ini tidak segan-segan memberi kritik dan masukan kepada pemerintah untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia melihat sistem politik bahkan ekonomi yang tejadi saat ini tidak berbanding lurus dengan Pancasila dan amanat konstitusi itu sendiri.
Hal ini, menurut dia, merupakan dampak dari krisis kebangsaan yang dialami oleh bangsa Indonesia dan harus dihadapi serta dilalui.
“Sistem politik Indonesia yang ada sekarang yang mengamalkan elemen doktrin paling liberal dari demokrasi liberal. Kalau disimpulkan dengan sila keempat Pancasila, jauh panggang dari pada api,” tuturnya.
Namun Din Syamsuddin meyakini generasi muda yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus ini memiliki formulasi dan kajian mendalam tentang persoalan kebangsaan dewasa ini untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur.
Kendati begitu, Din Syamsuddin mengatakan bahwa hal itu tidak mudah untuk dilakukan dalam waktu yang sangat instan. Apalagi, dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini yang mana psikologis warga bangsa Indonesia baik masyarakat hingga pemangku kebijakan sangat sensitif menyoal kompleksitas persoalan kebangsaan yang terjadi.
“Maka ini istilah saya kita luruskan kiblat bangsa. Adik-adik semua, ini tidak mudah. Sangat mengandalkan prakarsa dan kinerja kesediaan dari partai-partai politik. Karena perubahan itu harus secara struktural di sana. Tapi karena partai partai politik tidak semua efektif untuk melakukan perubahan, bahkan sebagian mungkin menikmati keadaan sekarang melalui oligarki, kleptokrasi maka nggak ada harapan,” ujar Din Syamsuddin.
Tak hanya itu, jika sepenuhnya menyerahkan kepada civil society (masyarakat sipil) pun tidak semuanya bisa langsung melakukan perubahan untuk mewujudkan pengembalikan kepada cita-cita nasional.
“Nah agenda kedua yang bisa kita lakukan itu adalah mengoreksi perjalanan kehidupan bangsa terhadap pemangku amanat. Nah ini memang lagi-lagi tidak mudah, sensitif bisa dituduh tidak suka, bisa dituduh mau melengserkan, kita itu kan tidak niatkan untuk itu. Tapi kalau tidak ada fungsi kontrol, tidak ada fungsi kritik, maka ia akan merajalela,” sambungnya.
Lebih lanjut, Din Syamsuddin menyampaikan bahwa ia lebih setuju jika lebih mengedepankan dialog atau diskursus strategis untuk meluruskan kiblat bangsa tersebut.
“Tapi mohon maaf, mungkin ada yang tidak setuju, saya termasuk menginginkan sebuah proses discours, tapi harus ada perubahan. Nah sekarang kemana kita harus menuntut perubahan, iya kepada pemangku amanat, gimana caranya? ada yang berpendapat karena DPR seperti itu MK seperti itu MA seperti itu,” ucapnya. (Asim)
