BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi I DPR RI meminta kepada starup Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki kewajiban memenuhi Standar Pelindungan Data Pribadi untuk bertanggungjawab atas kasus kebocoran data 91 juta penggunanya. Sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 dalam Bab 5 kewajiban Pengguna pasal 28 dijelaskan bahwa melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan menjadi tanggung jawab PSE dalam hal ini Tokopedia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari melalui keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Selasa (5/5/2020) menegaskan, walaupun data yang berkaitan dengan nama, email, nomor telepon atau sebagiannya saja yang sudah diambil peretas, dalam hal ini Tokopedia tetap harus bertanggungjawab menjaga dan menjamin dengan membuat sistem yang sebaik mungkin.
“Meskipun password dan informasi krusial pengguna dikatakan tokopedia tetap terjaga, saya tetap menyarankan kepada pengguna Tokopedia untuk tetap mengganti password akunnya secara berkala demi keamanan, dan Tokopedia harus memastikan enskripsi data dan keamanannya untuk dibenahi” tegasnya.
Politisi dari PKS itu pun meminta Menkominfo dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk terus secara serius dan menyeluruh melakukan evaluasi, penyelidikan, mitigasi teknis dan mengupdate perkembangannya kepada masyarakat dengan terbuka dan transparan.
“Menkominfo bersama BSSN bisa membantu Polri agar aktif melakukan penyelidikan dengan berlandaskan Undang-Undang Informasi da Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar semua pihak yang bertanggungjawab ditegakkan hukum atasnya dan memastikan Konsumen Indonesia tetap terlindungi data dan keamanannya,” tandasnya. (Rls)
