Legislator Nasdem: Pilkada Serentak 9 Desember Perlu Ditinjau Ulang

by
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Syamsul Luthfi.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi II DPR RI sebelumnya telah menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pemungutan suara pilkada, yang semula pelaksanaannya pada 23 September menjadi 9 Desember 2020.

Anggota DPR RI Fraksi NasDem Syamsul Luthfi dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/4/2020) memiliki pandangan berbeda.

Ia menilai keputusan pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak menjadi 9 Desember 2020 perlu ditinjau ulang dengan melihat prediksi pandemi Covid-19 yang paling cepat berakhir pada akhir 2020.

“Saya berpendapat bahwa jadwal pilkada yang telah disepakati DPR dan pemerintah pada 9 Desember 2020 perlu ditinjau ulang,” katanya.

Keputusan tersebut dinilai Lutfi kontradiktif dengan prediksi Presiden Joko Widodo tentang berakhirnya pandemi korona paling cepat pada akhir 2020.

Menurutnya pilkada berlangsung dalam kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat yang baik sehingga keputusan pesta demokrasi di 270 daerah yang dimundurkan hingga 9 Desember perlu ditinjau ulang.

Selain itu, Lutfi menilai kondisi ekonomi Indonesia maupun dunia sedang mengalami resesi imbas dari pandemi virus corona sehingga akan memengaruhi kualitas penyelenggaraan pilkada nantinya.

“Tidak bisa kita bayangkan betapa rendahnya kualitas demokrasi kalau dilaksanakan pada masa resesi ekonomi,” kata anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Di tengah kondisi ekonomi yang belum benar-benar pulih, kata dia, politik uang pasti merajalela saat pilkada berlangsung. Menilik situasi keamanan tidak menjamin kesuksesan Pilkada karena masyarakat masih terpukul dampak pandemi Covid-19.

“Tidak boleh ada hiruk-pikuk di tengah resesi ekonomi. Kita juga membutuhkan waktu untuk ‘recovery’ ekonomi,” tegasnya.

Pascapandemi, ia meminta semua pihak untuk fokus dan mendukung pemerintah memulihkan ekonomi. Selain itu, kata dia, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama KPU dengan beberapa pemerintah daerah kemungkinan terpangkas, bahkan dialihkan seluruhnya untuk penanggulangan COVID-19 yang mengacu pada Inpres Nomor 4 Tahun 2020.

“Jadi, usulan jadwal yang paling realistis dan lebih siap bagi 270 daerah itu adalah ditunda satu tahun, tepatnya pada September 2021, ketika ekonomi membaik, keamanan lebih kondusif, dan NPHD terpenuhi,” kata Syamsul. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *