BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Syariefuddin Hasan meminta pemerintah untuk segera membantu rakyat yang terkena dampak dari kebiajakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19 khususnya bagi pelaku UMKM dan pegiat koperasi. Pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan rakyat dan kegiatan ekonomi pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi Corona.
“Kita meminta pemerintah untuk segera memberi bantuan kepada rakyat khususnya kepada mereka yang tidak mampu, pekerja informal, dan pelaku UMKM,” kata Syarief Hasan kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/4/2020).
Menurut Syarief Hasan, kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona memberi dampak pada kelompok masyarakat tidak mampu, seperti pekerja harian, para pekerja dan pedagang informal, dan lainnya.
“Mereka tidak bisa bekerja atau mengalami PHK, tidak bisa berjualan, dan mencari nafkah karena pandemi corona. Kita minta pemerintah segera menyalurkan anggaran yang sudah disediakan untuk membantu rakyat tidak mampu,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Syarief Hasan juga menyampaikan pesan kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini untuk tetap tenang, selalu mengikuti anjuran pemerintah, tetap tinggal di rumah, sering mencuci tangan, memakai masker, dan selalu disiplin menjaga jarak fisik (physical distancing) untuk menghindari penularan virus corona.
“Kita bersama dengan semua elemen masyarakat agar meningkatkan kedisplinan, kebersamaan, dan gotong royong bersama pemerintah dalam mengatasi pandemi virus corona ini. Dengan demikian kita bisa menghadapi dan melawan pandemi Covid-19, sehingga kita bisa kembali dalam kehidupan sehari-hari seperti sedia kala,” katanya.
Sebelumnya pemerintah menjanjikan untuk menjamin jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang kehidupan sosial ekonominya terdampak dengan berbagai bantuan sosial. Pemerintah juga meluncurkan program padat karya dan menjamin ketersediaan bahan pokok. Untuk menggerakan ekonomi, pemerintah membuat kebijakan di sektor keuangan dan perbankan.
Pemerintah Joko Widodo mengucurkan anggaran sebesar Rp 405 triliun (tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020) untuk penanganan virus corona. Anggaran itu akan dialokasian untuk menangani dampak Covid-19 baik dari aspek kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan. Dari jumlah keseluruhan tersebut, Rp 75 triliun akan dialokasikan untuk belanja di bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR). (Rls)
