BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), DR. Emrus Sihombing turut menyoroti adanya sekelompok orang yang menolak pemakaman jenazah korban virus corona atau Covid-19. Menurut dia, hal ini muncul karena kurangnya pengetahuan dan informasi yang diterima oleh sekelompok orang tertentu sehingga menimbulkan sikap tidak setuju.
“Padahal negara kita negara kesatuan, bukan federal. Selain itu tanpa kita sadari, penolakan ini menjadi tambahan beban tugas tersendiri bagi aparat,” kata Emrus melalui keterang persnya, Jumat (3/4/2020).
Sepanjang pengetahuannya, setiap manusia yang mengindahkan kemanusiaan yang beradab, apapun latarbelakangnya, tidak boleh menolak pemakaman jenazah.
“Kalau alasannya kemungkinan jenazah sumber virus di wilayah mereka, bukankah pemakaman sudah sesuai dengan protokol dari WHO? Jika sudah sesuai, tetapi masih ada yang menolak, itu artinya ada kelemahan manajemen komunikasi dari pemerintah di semua tingkatan,” sebut dia.
Oleh karena itu, Emrus menyarankan kepada pemerintah dari semua tingkatan agar melakukan manajemen komunikasi, yang mampu menjelaskan dan memberikan informasi tentang segala hal yang terkait dengan Covid-19, murni dari aspek virologi. Untuk itu diperlukan strategi komunikasi persuasif kepada masyarakat.
Sebab menurut dia, solusi yang saya tawarkan tersebut belum maksimal dilakukan oleh tim komunikasi pemerintah, baik di Istana, kementerian dan lembaga pemerintah terkait, Gugus Tugas di semua kategori dan tingkatan, utamanya pemerintah daerah yang bertugas melakukan pemakaman.
“Untuk itu saya menyarankan kepada pemerintah di semua tingkatan agar segera melibatkan pakar-pakar Ilmu komunikasi di perguruan tinggi setempat., untuk turun kemasyarakat memberikan penjelasan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner itu, pemerintah di semua tingkatan juga harus memperhatikan secara serius penyebaran pesan dari mulut ke mulut, sehingga sampai ada sekelompok orang berperilaku menolak pemakaman jenazah korban Covid-19 itu.
“Tampaknya mereka yang menolak lebih tepapar pesan yang bersumber dari pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Bisa saja sedang terjadi komunikasi politik penolakan pemakaman untuk tujuan politik prakmatis, politik pecah-belah,” kata Emrus.
Solusi yang harus diambil oleh pemerintah, masih menurut Emrus, ada dua hal. Pertama, petugas intelijen melakukan pengumpulan fakta, data dan bukti serta melakukan analisis yang dapat dimanfaatkan mengatasi mengapa terjadinya penolakan.
Kedua, sesegera mungkin dilakukan komunikasi informatif dan persuasif secara sistematis, masif dan terstrukur dengan melibatkan kekuatan media massa, sosial media dan tokoh masyarakat yang menjadi panutan. (Asim)
