BERITABUANA.CO, JAKARTA – Polda Metro Jaya perlu menarik kasus penangkapan tiga pejabat Gorontalo dan satu orang sipil agar penanganan kasusnya tuntas. Sebab setelah keempat orang tersebut ditangkap, Polres Jakpus terkesan tidak transparan dalam menangani kasus tersebut. Padahal jika selebiriti yang ditangkap dalam kasua narkoba langsung diekspos dengan besar-besaran dan tampangnya dimunculkan sehingga semua orang tahu siapa pengguna narkoba tersebut.
“Tapi dalam penangkapan empat orang dari Gorontalo itu Polres Jakpus cenderung tertutup. Sikap tertutup polres ini menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak. Untuk itu Polda harus segera mengambilalih kasua ini agar bisa dituntaskan dengan transparan, terutama tentang siapa saja mereka,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, Senin (23/3/2020).
Neta mengatakan, dari informasi yang didapat, dua orang di antaranya merupakan pejabat DPRD salah satu kabupaten di Gorontalo. Dua orang lagi kurir dan anak pejabat.
“Polda harus mengungkapkan kedua anggota DPRD itu dari fraksi mana, sehingga partainya bisa memberi sanksi tegas memecat mereka dari DPRD dan menggantinya dengan figur yang tidak menyakiti rasa keadilan publik,” kata Neta.
Oknum anggota dewan itu, kata Neta harus segera dipecat dari keanggotaan DPRD. Selain itu keempatnya harus diproses hukum dengan tegas.
Hukuman anggota dewan itu harus lebih berat ketimbang masyarakat biasa. Sebab mereka adalah pejabat yang paham hukum tapi nyata-nyata melakukan pelanggaran hukum,” kata Neta.
Mereka, kata Neta, tak cukup direhabilitasi, mengingat mereka harusnya menjadi contoh dan teladan masyarakat, sehingga mereka harus dihukum lebih berat dari masyarakat biasa yg menyalahgunakan narkotika.
Jika mereka hanya direhabilitasi, hal itu tidak mendidik dan tidak membikin jera. Terbukti, sudah berulang kali wakil rakyat dari daerah yg tertangkap polisi sedang pesta narkoba di ibukota. (Dar)
