Habib Aboebakar Minta Pemerintah Terbuka Soal Sebaran COVID-19 di Indonesia

by
Ketua MKD DPR RI, Aboebakar Alhabsyi (Foto: Pemberitaan DPR)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sikap Pemerintah Pusat yang masih tertutup soal data sebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia,
mendapat sorotan dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsyi. Diia mengingatkan bahwa keterbukaan data penyebaran COVID-19 akan membantu masyarakat untuk selalu menjaga diri dari sebaran virus mematikan asal Wuhan, Tiongkok itu.

“Seharusnya pemerintah membuka data pesebaran COVID-19 kepada publik dengan baik, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan,” kata Habib Aboebakar sapaan Anggota Komisi III DPR-RI itu lewat pesan tertulisnya, Sabtu (14/3/2020).

Dijelaskan Habib Aboebakar, pasal 154 UU Kesehatan mengatur bahwa Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.

“Artinya, pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan informasi pesebaran COVID-19 di Indonesia, karena corona sudah menjadi wabah menular di dunia,” jelasnya.

Menurut Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini, mempublikasikan lokasi yang menjadi sumber penularan COVID-19 harus diketahui oleh masyarakat. Namun, tentunya dengan sajian data yang baik sehingga akan dapat meningkatkan kewaspasdaan masyarakat.

“Drngan begitu, penularannya dapat diantisipasi dan dicegah,” ujar dia yang mengapresiasi langkah maju yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, yang sejak awal sudah melakukan protokol kesehatan dan menerjunkan semua satuan kerja melalui instruksi Gubernur.

Pembuatan sajian informasi corona yang ditampilkan dalam web site pemerintah daerah DKI, menurut Habib Aboebakar, sejalan dengan UU Kesehatan, dan langkah tersebut menjalankan ketentuan pasal 155 UU Kesehatan.

“Itu sudah tepat. Demikian pula langkah preventif dengan membatalkan e-formula, menutup tempat rekreasi dan membatalkan ijin keramaian adalah pola mitigasi yang cukup bagus,” sambungnya.

Hal serupa yang sudah dilakukan oleh Pemda Solo juga patut di apresiasi. Untuk itu, Habib Aboebakar berharap pemerintah pusat dan daerah bisa saling sokong dalam menangani persoalan pesebaran COVID-19 di Indonesia.

Sebab, masih menurut Habib Aboebakar, kurangnya informasi mengenai COVID-19 dan penularannya akan berdampak buruk bagi masyarakat.

“Pagi ini, saya melihat banyak masyarakat mengunjungi kolam renang untuk liburan akhir pekan. Tadi ada beberapa bus yang lewat di depan rumah saya di banjar baru, menuju kolam renang waterbom. Nggak kebayang kalau satu orang saja yang sudah terkena Corona dan masuk ke kolam renang, tentunya akan cepat menyebar ke pengunjung lainnya. Hal seperti ini seharusnya diantisipasi dengan baik,” tutup Habib Alhabsyi. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.