BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, dapat membantu meringakan kinerja BPK RI kedepan.
“Selamat atas terpilihnya Bapak Ahmadi Noor Supit sebagai anggota BPK RI untuk periode 2022-2027. Semoga dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya,” ucap Puan Marani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2022).
Pengesahan Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota BPK.RI terpilih menggantikan Harry Azhar Azis yang meninggal dunia, dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-6 DPR RI Masa Sidang I Tahun 2022-2023, hari ini. Dari 8 calon, Ahmadi Noor Supit terpilih setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI pekan lalu.
Hasil pengesahan Anggota BPK dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini akan dikirimkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Puan pun menegaskan Anggota BPK RI yang terpilih merupakan sosok yang diharapkan dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja BPK RI di masa mendatang.
“Upaya mencegah kerugian negara tantangannya sangat berat karena reformasi birokrasi terutama dalam pengelolaan anggaran masih sangat lemah, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karenanya, anggota BPK terpilih mesti mampu melakukan gebrakan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu juga mengingatkan agar Anggota BPK RI terpilih mampu melakukan pengawasan yang optimal terhadap pengelolaan keuangan negara oleh seluruh institusi Negara. Sebagai lembaga yang bebas dan mandiri, BPK.RI harus bekerja dengan independen serta profesional.
“Dengan pengawasan yang optimal dari BPK RI, diharapkan APBN maupun APBD dapat digunakan secara efektif dan sebesar-besarnya berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat di tengah ancaman krisis global,” ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Lebih lanjut, Puan berharap para Anggota BPK RI dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan alokasi anggaran Negara lewat kewenangan dan tanggung jawabnya. Sebab pengawasan pengelolaan keuangan Negara yang baik dinilai akan mengurangi terjadinya praktik-praktik korupsi.
“Para pejabat maupun pegawai di institusi Negara tidak boleh lagi menikmati anggaran yang seharusnya didistribusikan langsung ke rakyat,” tutup Puan Maharani. (Ery)
