BERITABUANA.CO, JAKARTA – Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment dari INDEF Ahmad Heri Firdaus mengatakan, kenaikan harga BBM serta imbas dari konflik geopolitik dirasakan betul oleh dunia industri.
Karenanya, sambung dia, pemerintah bisa membantu dengan cara memberikan stimulus, fasilitas maupun insentif agar industri tetap berjalan, bisa membuka lapangan kerja dan mendorong peningkatan investasi.
“Pertama terkait kenaikan harga energi yang mengerek kenaikan harga transportasi. BBM naik, inflasi tinggi, suku bunga acuan meningkat, artinya bunga kredit juga lebih tinggi, sehingga mengancam ekspansi, yang tadinya siap ekspansi menjadi tertunda,”kata Heri, Jumat (23/9/2022).
Menurut dia, kenaikan harga transportasi dan juga sebagian bahan baku, makin memperberat ongkos produksi. Dikhawatirkan ada penyesuaian berupa pengurangan tenaga kerja.
“Jadi, kenaikan biaya produksi bisa menyebabkan tertundanya ekspansi, atau bahkan penyesuaian input produksi, dikhawatirkan mereka mengurangi tenaga kerja,”ucapnya.
Pemerintah, sebut dia, bisa membantu industri dengan cara memberikan stimulus maupun insentif. Tujuannya, agar industri tetap berjalan, katakan dalam biaya logistik, fasilitas ekspor, ekspor kan kapal mahal, diberikan diskon tarif listrik untuk jam tertentu.
“Apapun yang bisa berdampak langsung terhadap industri,” ungkap Heri.
Sejauh ini kata dia, pemerintah hanya memberikan bantuan pada masyarakat terdampak sebagai kompensasi atas kenaikan BBM, namun belum pada industri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kemampuan industri menjadi unsur utama bagi ketahanan ekonomi sebuah negara di masa pandemi.
Industri akan mendorong penciptaan lapangan kerja, dan memerlukan sektor perdagangan dalam distribusi, serta mendorong peningkatan investasi.
“Oleh karena itu, G20 harus mendorong upaya peningkatan di sektor industri, perdagangan dan untuk lebih menarik investasi. Ini merupakan seruan bagi negara-negara G20 untuk bekerja sama lebih baik lagi,” ucapnya.
“Terutama, dalam memberikan dukungan yang diperlukan guna mendorong aspek-aspek industri dan perdagangan yang mengadopsi teknologi, khususnya di negara-negara berkembang,”tambah Menko Airlangga.
Menanggapi hal tersebut, Heri mengatakan keanggotaan Indonesia dalam sejumlah forum seperti G20, ASEAN maupun lainnya diharapkan bisa memperkuat kerjasama yang menguntungkan.
“Kerjasama untuk aliran barang dan jasa yang lebih lancar, perlu dilakukan pertemuan dalam forum seperti kemarin itu. Negosiasi untuk menurunkan tarif non tarif, dan kerjasama investasi perdagangan yang menguntungkan saya rasa banyak.”serunya.
Kendati demikian, ada tantangan baru, dimana sejumlah negara melakukan restriksi ekspor untuk menjaga stok mereka.
“Harusnya, dalam forum seperti G20 ini bisa dibicarakan lebih jauh tentang global supply chain, dan diyakinkan bahwa bisa menjalin kerjasama tanpa restriksi,”pungkasnya (JAT)