TULISAN ini dibuat untuk memahami pagebluk covid 19 dari perspektif berbeda, sebagai instrumen evaluatif dan perlunya kebijakan baru sistem kesehatan nasional secara keseluruhan. Wabilkhusus dalam membangun budaya sehat masyarakat yang ditopang oleh kesiapan negara dalam mengelola isu kesehatan di masa depan.
Sebuah realitas sosial pagebluk Covid- 19 hingga saat ini masih berlangsung. Dan tidak menutup kemungkinan peristiwa sejenis akan terjadi lagi sebagai bagian dari isu mendasar dan pokok yang akan dihadapi negara dan masyarakat di masa depan. Beberapa isu pokok seperti kesehatan, ketahanan dan kedaulatan pangan, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang profesional dan modern yang cocok dengan sistem konstitusi NKRI akan selalu menjadi diskursus yang selalu menarik.
Melalui metode pendekatan analisa problem oriented policing ( POP ) yang disampaikan Herman Goldstein, terkenal dengan formula Scanning Analyzing Response Assesment ( SARA ) kita gunakan untuk membedah persoalan sistem kesehatan nasional saat ini. Formula untuk menghadapi ancaman kesehatan yang bersifat extraordinary bahkan extreme seperti pagebluk C 19.
Setidaknya ada 5 ( Lima ) point penting yang membutuhkan perhatian serius di masa depan :
1. Kesehatan Masyarakat
Kesehatan masyarakat berbasis gerakan kolektif yang difokuskan pada kesadaran, kemauan dan kegiatan yang dikaitkan dengan hidup sehat dalam lingkungan masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk mengenali dan mencegah penyakit epidemik, pandemik dan genetik yang menjadi persoalan kesehatan publik.
Pemahaman masyarakat tentang pentingnya hidup sehat kemudian dapat dijadikan rujukan bagaimana membangun pola atau model mitigasi makanan dan minuman, standar hidup sehat lainnya dalam ruang pribadi, keluarga dan sosial. Atau dengan kata lain merupakan bagian secara keseluruhan untuk membangun masyarakat yang memiliki budaya sehat sebagai salah satu syarat utama dalam membangun masyarakat sehat dan samapta.
2. Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Aspek berikutnya adalah sistem pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pembinaan dan penanganan masyarakat agar memiliki daya tahan kesehatan dengan standar minimal.
Jika kita pahami struktur sosial, geografis dan narasi pada spirit konstitusi negara yang berorientasi pada pendekatan kolektif sosial, maka pendekatan piramida bertingkat dalam membangun sistem pelayanan kesehatan masyarakat adalah pendekatan yang paling rasional.
Pendekatan piramida bertingkat dari bawah ke atas (bottom – up pyramid) mulai dari mantri kesehatan pada tingkat kelurahan – puskesmas pada tingkat kecamatan dengan membangun sistem kesadaran dan budaya sehat sebagai pondasi pokok dari paradigma kesehatan. Struktur fasilitas kesehatan berjenjang dan bertingkat dari kecamatan yang memiliki RS Komunitas untuk melayani masyarakat di komunitas kecamatan setempat dengan skala penyakit ringan sampai dengan sedang dan terus berkembang pada level yang lebih tinggi. Prioritas penanganan penyakit serius dan spesifik memerlukan sistem pelayanan kesehatan yang lebih kompleks dan canggih.
3. Industri Kesehatan Nasional
Perubahan kebijakan berikutnya adalah membangung industri kesehatan dalam negeri yang mampu mendukung pelayanan sistem pelayanan kesehatan yang tergelar dari mulai fasilitas kesehatan, peralatan medis, seragam, sistem teknologi kesehatan yang maju, obat dan vaksin yang terus beradaptasi dengan prototype dan perkembangan isu kesehatan masyarakat yang terus berubah dari waktu ke waktu.
4. Riset dan Pengembangan
Pendekatan rasionalitas dalam mengembangkan sistem kesehatan tepat guna dan adaptif harus juga linear dengan riset dan pengembangan kebutuhan sistem kesehatan termasuk pengembangan sistem pendidikan dan latihan yang mampu memberikan kontribusi tentang ancaman yang dinamis terhadap sistem kesehatan nasional. Kesiapan sistem kesehatan nasional secara menyeluruh dan integral dari perspektif budaya masyarakat sampai dengan perspektif profesionalitas, efektifitas, efisien dan modern dari sistem pelayanan kesehatan negara. Sistem kesehatan dari level unit pelayananan kesehatan dasar dan terdepan yang dilakukan oleh mantri kesehatan dan puskesmas sampai dengan level atap ( roof top level ) sesuai spesifikasi yang menuntut kompetensi dan kapasitas pelayanan kesehatan yang harus terus dibangun, dikembangkan dan dioperasionalkan.
5. Kehendak Politik
Perubahan kebijakan sistem kesehatan nasional dalam suatu negara dengan populasi yang besar dan tersebar memerlukan kehendak dan konsesus politik bersama, yang formulanya disesuaikan dengan amanat konstitusi dan visi pembangunan yang berkelanjutan.
Penutup
Pagebluk Covid 19 menjadi media evaluatif dan instrumen pengukur sistem kesehatan nasional kita. De facto sistem kesehatan nasional yang ada saat ini memerlukan koreksi secara menyeluruh dan integratif, meliputi aspek mind set, kultur, dari struktur sosial masyarakat. Sistem kesehatan nasional yang didukung oleh kesiapan infrastruktur kesehatan mulai dari unit pelayanan kesehatan terdepan yang ada di puskesmas, mantri kesehatan sampai dengan tingkat atau level tertinggi yang lebih kompleks, canggih dan modern.
Kedua hal tersebut dapat berjalan jika supra struktur yaitu kehendak politik negara mampu menformulasikan kebijakan, srategi dan operasional perubahan kebijakan baru sistem kesehatan nasional.
Covid 19 karena lahir dari perkembangan virus adalah satu ancaman bagi sistem pembangunan nasional yang memiliki resiko tinggi dan sulit sekaligus memberikan dampak serius bagi kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Dalam keadaan demikian satu satunya jalan yang dapat dilakukan adalah melakukan langkah langkah antisipasi melalui pembenahan atau perubahan kebijakan nasional sistem kesehatan nasional.
“Sekali Indonesia Selamanya Indonesia”
Yogya , Agustus 2021
*Satrio Toto Sembodo* – (Pecinta Tanah Air dan Pancasila)
