Desak Pemerintah Perkuat Pencegahan Karhutla Usai Empat Petugas Tewas

by
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan. (Foto: Jim)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul jatuhnya korban jiwa di sejumlah daerah. Ia menegaskan, keselamatan petugas, relawan, dan masyarakat harus menjadi prioritas, disertai pengawasan kawasan rawan serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Desakan itu disampaikan Daniel menyusul meninggalnya empat petugas dan relawan saat menangani kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. Korban terdiri atas dua relawan Menggala Api dan dua petugas Balai Besar TNBTS.

“Kita kembali berduka atas hilangnya nyawa petugas dan relawan akibat karhutla. Pemerintah harus mengevaluasi penanganan kebakaran sekaligus memperkuat pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” kata Daniel dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Kebakaran bermula dari ladang milik warga di sekitar Blok Pusung Dawa, Desa Ngadirejo, Kabupaten Probolinggo, yang berbatasan dengan kawasan TNBTS. Petugas, relawan, perangkat desa, dan warga berupaya memadamkan api secara manual menggunakan alat gebyok karena medan sulit dijangkau dan sumber air terbatas.

Angin kencang kemudian membuat api bergerak cepat hingga menjebak sejumlah personel. Tiga orang ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan satu korban lainnya meninggal setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Dua relawan lainnya dilaporkan mengalami luka bakar serius.

Daniel meminta Kementerian Kehutanan bersama pengelola kawasan mengevaluasi prosedur pemadaman, terutama di wilayah berisiko tinggi. Evaluasi perlu mencakup pergerakan api, kondisi angin dan asap, ketersediaan air, jalur evakuasi, serta komunikasi antartim.

Menurutnya, pengerahan personel harus didasarkan pada penilaian risiko yang matang dan didukung jalur penyelamatan yang jelas. Komandan operasi juga harus memiliki informasi serta kewenangan untuk mengubah strategi atau menarik personel ketika situasi di lapangan memburuk.

“Setiap keputusan mengirim tim ke lokasi harus disertai kepastian mengenai risiko, jalur keluar, dan dukungan pertolongan. Keselamatan tidak boleh dikorbankan dalam upaya memadamkan api,” tegasnya.

Bahaya karhutla, lanjut Daniel, tidak hanya mengancam petugas dan relawan, tetapi juga masyarakat yang berusaha melindungi lingkungan serta tempat tinggal mereka. Di Samarinda, Kalimantan Timur, seorang warga berinisial LJ, 60 tahun, meninggal dunia setelah mengalami luka bakar sekitar 60 persen saat berusaha memadamkan api bersama warga lainnya pada Selasa (13/10). Korban sempat dirawat di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie sebelum meninggal keesokan harinya akibat luka bakar serius dan paparan panas.

Daniel mengingatkan masyarakat agar tidak memasuki area kebakaran berbahaya tanpa pelatihan dan perlengkapan pelindung yang memadai. Ketika api membesar atau bergerak tidak terkendali, warga harus mengutamakan keselamatan diri, menjauhi jalur rambatan api, dan segera menghubungi petugas.

Ia juga menyoroti meninggalnya seorang balita berusia satu tahun di Kecamatan Palaran, Samarinda, pada Kamis (15/10), setelah mengalami sesak napas. Keluarga menduga paparan asap karhutla turut memicu gangguan pernapasan yang dialami korban. Namun, hubungan tersebut belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

“Hampir setiap hari kita mendengar kabar buruk mengenai karhutla. Berapa banyak lagi nyawa warga harus dipertaruhkan karena hutan dan lahan dibakar demi kepentingan ekonomi sejumlah pihak?” ujarnya.

Daniel menilai penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman setelah api meluas. Pemerintah harus memperkuat pencegahan, meningkatkan pengawasan di wilayah rawan, dan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melanggar hukum.

Ia juga meminta pemerintah menjadikan hasil pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebagai dasar pengambilan langkah perlindungan masyarakat ketika kualitas udara memburuk akibat asap kebakaran. Pemantauan tersebut harus diikuti peringatan dini dan langkah perlindungan bagi kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, serta warga dengan gangguan pernapasan.

Menurut Daniel, dampak karhutla juga dapat meluas hingga ke negara tetangga melalui kabut asap. Karena itu, pemerintah perlu menunjukkan keseriusan dalam mengendalikan kebakaran, mengurangi dampak pencemaran udara, dan memastikan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah.

Di tengah ancaman karhutla, Daniel mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi risiko kekeringan, hujan ekstrem, banjir bandang, dan longsor. Kerusakan tutupan hutan serta daerah aliran sungai (DAS), menurutnya, dapat memperbesar kerentanan lingkungan terhadap bencana.

“Pemerintah harus mengantisipasi kekeringan, longsor, dan banjir bandang. Kerusakan hutan serta DAS dapat memperbesar risiko bencana, sehingga pemulihan lingkungan dan kesiapsiagaan harus berjalan bersamaan,” kata politikus Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I tersebut.

Daniel menegaskan, pengendalian karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, kesiapan personel, perlindungan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, hingga pemulihan lingkungan. Tanpa upaya menyeluruh, karhutla berisiko terus merenggut korban jiwa dan menimbulkan kerugian sosial maupun ekologis yang lebih luas. (jim)