BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Iqbal dalam Rapat Koordinasi Mitra Strategis DPD RI di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Iqbal mengingatkan bahwa tidak ada lagi ruang bagi ego sektoran di antara kementerian, lembaga, dan BUMN. “Tantangan pembangunan hari ini tidak bisa lagi diselesaikan secara sektoral, melainkan kita harus kolaborasi, harus melalui kerjasama yang terintegrasi,” ujar Iqbal dalam pidatonya.
Iqbal menyebutkan bahwa efektivitas fungsi DPD sangat ditentukan oleh kualitas sistem pendukung. Dia mengakui bahwa fragmentasi kebijakan masih menjadi kendala utama.
“Program berjalan, tetapi tidak selalu terhubung. Anggaran tersedia, tetapi tidak selalu tepat sasaran. Data ada, tetapi tidak selalu terintegrasi,” tegasnya.
Sekjen DPD itu juga mengutip pesan Presiden RI Prabowo Subianto dalam taklimat pada 8 April lalu mengenai tiga hal mendasar. Pertama, tidak boleh ada ego sektoran. Kedua, pemerintahan harus berjalan seamless atau terhubung dan saling mendukung. Ketiga, reformasi birokrasi harus menghasilkan perubahan nyata.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dalam kota-kota institusi,” kata Iqbal menekankan.
Iqbal menjelaskan bahwa DPD RI telah menginisiasi berbagai kegiatan kolaboratif seperti penanaman jagung serentak di empat provinsi pada 2025. Saat ini juga didorong program Green Village bersama Kementerian Desa.
“Ini bukan sekedar program, tetapi pendekatan baru bahwa pembangunan harus berbasis kawasan, berbasis ekosistem, dan berbasis kolaborasi,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa inisiatif kolaborasi ini bukan untuk menambah beban kerja atau menciptakan lapisan birokrasi baru.
“Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk menyederhanakan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa apa yang kita kerjakan benar-benar berdampak,” jelas Iqbal.
Ada tiga harapan yang disampaikan Iqbal dalam forum tersebut. Pertama, kesamaan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi lintas sektoral. Kedua, terbentuknya mekanisme kerja yang jelas. Ketiga, munculnya inisiatif yang bisa segera dijalankan bersama.
“Kita rapat penting, tetapi terlalu banyak rapat tanpa eksekusi itu menjadi gak penting. Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak rapat, tetapi pada seberapa besar dampak yang kita hasilkan,” pungkasnya.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengidentifikasi peran strategis Sekjen DPD RI sebagai motor penggerak kolaborasi.
Rizal memaparkan dukungan teknis Bulog kepada DPD RI, termasuk program bantuan beras sebesar 3,5 ton per tahun untuk setiap masa reses anggota DPD.
“Semenjak beliau, alhamdulillah beliau sudah menginisiasi, membantu atau katakanlah berkolaborasi dengan kami, per tahun kami dukung 3,5 ton beras di dalam setiap empat reses,” ungkap Rizal.
Rizal juga menegaskan komitmen Bulog untuk terus mendukung program-program DPD RI yang berdampak langsung pada masyarakat.
Dia menjelaskan kesiapan teknis Bulog dalam mendistribusikan bantuan serta bersinergi dalam program-program strategis seperti ketahanan pangan.
“Kami siap mendukung penuh apa yang menjadi program DPD, khususnya yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat di daerah,” pernyataan Rizal yang disambut apresiasi peserta rapat.
Iqbal menambahkan bahwa kolaborasi ini bukan untuk menambah beban kerja atau menciptakan lapisan birokrasi baru.
“Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk menyederhanakan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa apa yang kita kerjakan benar-benar berdampak,” jelasnya.
Dalam rakor ini, sejumlah mitra strategis DPD RI diundang, antara lain BPK RI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Lalu Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, BP BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.
Kemudian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Badan Gizi Nasional (BGN), PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum Perhutani, PT PLN (Persero), dan PT Krakatau Steel (Persero). (Kds)
