BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyambut baik Perpres No. 37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045. Ia menegaskan Rindekraf tidak boleh berhenti jadi dokumen, tapi harus jadi mesin penggerak ekonomi daerah.
“Setiap daerah punya potensi berbeda. Daerah harus jadi subjek yang menentukan produk unggulan dan model bisnisnya sendiri, bukan sekadar jadi pasar,” tegas Filep, dikutip Minggu (13/9/2026).
Menurutnya, masalah daerah bukan tidak punya potensi, tapi nilai tambahnya tidak tinggal di daerah. Banyak yang masih jual bahan mentah dan bergantung pada belanja pemerintah.
Filep mencontohkan Papua dan Aceh. Kekayaan SDA dan budaya melimpah, tapi kemiskinan Papua per September 2025 masih 17,82%, Papua Pegunungan 27,21% dan Papua Tengah 29,45%. Aceh 12,22% atau 703 ribu orang miskin, mayoritas di desa.
“Potensi besar belum otomatis sejahtera. Rindekraf harus masuk ke ekonomi riil sampai kampung,” ujarnya.
Untuk itu, Senator Papua Barat ini beri 5 Rekomendasi Konkret:
1. Masuk APBD: Integrasikan Rindekraf ke dalam RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD agar ada anggaran dan indikator jelas.
2. Punya Data Lengkap: Bangun database pelaku ekraf hingga level desa/kampung – dari produk, omzet, tenaga kerja, sampai kekayaan intelektual.
3. Fokus Produk Unggulan: Tiap daerah tetapkan 1-2 produk unggulan berbasis karakter lokal, jangan kejar semua subsektor.
4. Bangun Rantai Ekosistem: Sambungkan dari hulu ke hilir – identifikasi potensi, produksi, pembiayaan, teknologi, legalitas, KI, hingga pasar dan investasi.
5. Ukur Dampak, Bukan Seremonial: Indikator sukses bukan jumlah acara, tapi berapa lapangan kerja tercipta, UMKM naik kelas, omzet naik, dan pendapatan warga bertambah.
Filep mendorong Papua dan Aceh jadi model percontohan. Papua kuat di kriya adat, seni, pangan lokal dan pariwisata alam. Aceh kuat di kuliner, fesyen, kopi dan wisata sejarah-budaya Islam.
“Pemerintah pusat harus dampingi daerah dengan pembiayaan, pasar dan teknologi. Daerah juga harus berani ubah pola lama yang tergantung belanja pemerintah,” tutupnya. (Kds)
