Filep Wamafma Tagih Keadilan: Kalau di Jawa Dibangun Sekolah Mewah, Anak Papua Jangan Diberi Gedung Darurat

by
Anggota DPD RI asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A. (DPD RI)

BERITABUANA.CO, PAPUA BARAT – Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendesak pemerintah pusat membangun Sekolah Rakyat permanen secara adil dan merata hingga ke seluruh pelosok Indonesia, tanpa terkecuali enam provinsi di Tanah Papua. Desakan itu disampaikan kepada Kementerian Sosial, Kementerian PU dan kementerian terkait.

Menurut Filep, Sekolah Rakyat adalah senjata utama negara untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena itu ukurannya harus jelas, ada gedung permanen yang layak, fasilitas lengkap, guru berkualitas dan pembiayaan yang berkelanjutan.

Filep menegaskan hak anak Papua sama persis dengan anak di Jawa. Jika negara mampu membangun Sekolah Rakyat yang modern dan lengkap di Jawa, maka standar yang sama wajib dihadirkan di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan seluruh daerah lainnya.

“Jangan ada diskriminasi standar pendidikan hanya karena jarak dari pusat pemerintahan,” tandas Filep dalam keterangannya, yang dikutip, Senin (2/11/2026)

Ia mengingatkan, saat ini sejumlah Sekolah Rakyat di Tanah Papua baru berjalan di fasilitas rintisan. Pembangunan gedung permanennya masih ada yang berjalan dan ada yang baru tahap persiapan. Untuk itu ia meminta percepatan pembangunan di enam provinsi sekaligus, yaitu Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Bagi Filep, adil bukan berarti bagi rata. Daerah dengan kemiskinan tinggi, geografis berat, terisolasi dan minim infrastruktur justru butuh kebijakan afirmatif. Biaya konstruksi di Papua memang lebih mahal, tantangannya lebih besar, tapi di situlah negara harus hadir lebih kuat dengan anggaran yang proporsional.

Ia juga menekankan kelengkapan fasilitas. Sekolah Rakyat permanen tidak boleh hanya ruang kelas, tapi harus ada asrama putra dan putri yang aman, perpustakaan, laboratorium komputer, fasilitas kesehatan, ruang makan, sarana olahraga, internet, air bersih, sanitasi, hingga rumah guru sesuai kebutuhan wilayah.

Pembangunan pun jangan hanya numpuk di ibu kota provinsi atau kota besar. Sasarannya harus kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi, wilayah pedalaman, pesisir, pegunungan dan daerah 3T. Jangan sampai Sekolah Rakyat hanya jadi program administratif yang numpang di gedung sementara tanpa kepastian bangunan permanen.

Sebagai Ketua Komite III yang membidangi pendidikan, Filep mengingatkan ini adalah amanat Pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara atas pendidikan. Untuk konteks Papua, semangat UU Otsus juga harus dijalankan, dengan keberpihakan nyata kepada Orang Asli Papua. Anak-anak OAP dari keluarga miskin dan miskin ekstrem harus mendapat prioritas afirmasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu Filep meminta pemerintah membuka peta jalan nasional pembangunan Sekolah Rakyat permanen secara terang benderang, mulai dari jumlah lokasi per provinsi, alokasi APBN, progres fisik, kesiapan lahan, jumlah siswa hingga target selesai.

Komite III DPD RI, kata dia, akan mengawal ketat pemerataan lokasi, kualitas sarana, efektivitas anggaran, afirmasi bagi warga miskin dan keberlanjutan pendidikan siswanya. Koordinasi pusat dan daerah soal lahan, infrastruktur pendukung, transportasi dan tenaga pendidik juga harus diperkuat.

“Jangan ada anak Indonesia yang dapat standar pendidikan lebih rendah hanya karena lahir jauh dari pusat pemerintahan. Papua bukan tanah kosong, anak-anak Papua adalah masa depan Indonesia. Kita tidak hanya membangun gedung, tapi membangun masa depan Indonesia yang lebih setara, cerdas dan sejahtera,” pungkas Filep, Sabtu (31/10/2026). (Kds)