BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sudaryono resmi dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dia dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan digelar di Istana Negara pada Rabu (22/7/2026).
Sudaryono menjabat sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena harus menjalani pengobatan ke luar negeri. Dan seterusnya Nanik menjadi Ketua Dewas BGN.
Sudaryono sendiri merupakan orang dekat Prabowo, sebelumnya ia menjabat sebagai Wamentan. Di bidang politik, Sudaryono pernah menjadi asisten pribadi Presiden Prabowo pada 2010. Ia kemudian menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sebelum dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah
Lantik Gubernur dan Wagub URI
Di waktu yang sama Presiden RI Prabowo Subianto, juga melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Yos Sunitoyoso sebagai Wakil Gubernur URI. Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026, tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Lembaga Universitas Republik Indonesia disiapkan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara
“Itu sudah kita persiapkan lama. Cuma, waktunya kan enggak pas lama. Nanti ada waktunya aku jelasin, detailnya. Jadi, belajar kayak beberapa negara itu punya lembaga-lembaga pendidikan yang emang khusus itu mempersiapkan calon-calon pemimpin,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Prasetyo menuturkan sejumlah negara memiliki lembaga pendidikan khusus yang bertugas mempersiapkan calon-calon pemimpin untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan.
Dia lalu mencontohkan Prancis yang memiliki École nationale d’administration (ENA), yang kini telah berubah menjadi Institut National du Service Public (INSP), sebagai lembaga pendidikan bagi calon pejabat pemerintahan.
Prasetyo mengatakan para pejabat pemerintahan, pejabat badan usaha milik negara (BUMN) hingga kepala daerah di umumnya pernah mengikuti pendidikan di lembaga tersebut.
“Semua pejabat pemerintahan, semua pejabat BUMN, bahkan pejabat gubernur, bupati itu harus masuk atau pernah mengikuti pendidikan itu, satu lembaga,” kata dia.
Melalui model serupa, pemerintah berharap para calon pemimpin di Indonesia memiliki kemampuan teknis sekaligus wawasan kebangsaan yang kuat.
Menurut dia, penguatan wawasan kebangsaan menjadi penting karena para pejabat negara menjalankan amanah untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah Untuk kepentingan kebangsaan dan negara,” kata Prasetyo. (Jil)
