“Sensus Ekonomi 2026 ini memiliki kesulitan yang cukup tinggi, mulai dari wilayah sensus hingga menyangkut jutaan pelaku usaha, sehingga penggunaan AI sangat membantu dalam pemrosesan data agar lebih cepat dan akurat, yang biasanya memakan waktu cukup lama. AI juga dapat membantu secara signifikan akurasi datanya serta mampu mendeteksi anomali, duplikasi dan kesalahan input,” kata Sonny dalam sambutannya pada pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Sulawesi Utara di kantor gubernuran di Manado, Selasa (30/6/2026)
Namun demikian, Sonny juga memastikan bahwa kerahasiaan dan keamanan data responden terjaga dengan baik mengingat verifikasi semua data tetap akan dilakukan secara berjenjang oleh pegawai organik BPS.
Terlebih lagi, jaringan dan server dimiliki sendiri oleh BPS. Sensus Ekonomi 2026 berlangsung selama 2,5 bulan mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
Pada kesempatan tersebut, Sonny mengatakan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda rutin negara yang dilakukan 10 tahun sekali, di mana setiap sepuluh tahun tersebut terjadi perubahan yang signifikan dalam pembangunan suatu negara.
Sensus Ekonomi berlangsung secara rutin sejak tahun 1986, hingga tahun 2026, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
“Sensus ekonomi ibarat melakukan ‘medical check-up’.’ Bisa saja kita merasa tubuh sehat, mungkin juga merasa kok ada yang tidak enak di badan kita. Dan kita baru bisa tahu apa penyebab badan kita tidak enak,” ujarnya.
Sonny menegaskan bahwa data ‘medical check-up’ tidak akan diberikan kepada orang lain, sehingga betul-betul data Sensus Ekonomi 2026 yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk kepentingan statistik dan nanti data statistiknya, data agregatnya, akan digunakan untuk kepentingan pembangunan yang ada di seluruh daerah di Indonesia.
Sonny juga mengapresiasi capaian kinerja Sulawesi Utara yang biasa dikenal dengan Bumi Nyiur Melambai, karena menyimpan kekayaan dan potensi ekonomi yang luar biasa.
“Jadi nanti Pak Gubernur akan dapat data gambaran utuh tentang ekonomi yang ada di Sulawesi Utara ini. Mulai dari laut dan darat, semuanya luar biasa. Bila dilihat dari data, pertumbuhan ekonominya Sulawesi Utara melampaui rata-rata nasional yang diiringi dengan tingkat kemiskinan yang terus menurun, mencapai 6,62 persen,” katanya menambahkan.
Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mencapai 5,66 persen.
Sulut juga secara statistik, menjadi provinsi terbaik pertama di kawasan Sulawesi dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, sehingga capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus mengatakan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Utara akan sangat berarti bagi pemerintah daerah.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di provinsi ujung utara tersebut.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, katanya, semoga dilaksanakan dengan lancar, tidak ada kendala selama proses di lapangan. Sulawesi Utara memiliki 382 pulau yang tersebar, termasuk tiga kabupaten kepulauan, dan akan didata oleh 2.401 petugas lapangan.
“Saya yakin BPS, dengan pengalaman saat melakukan Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian, dan pada Sensus Ekonomi kali ini tentunya bisa tetap berjalan dengan baik. Apalagi didukung dengan tim lapangan yang mencapai dua ribu lebih,” ujarnya.
Gubernur berharap data BPS secepat mungkin selesai sehingga bisa menjadi standar pemerintah daerah untuk melakukan program-program pada tahun 2027. (Antara)
