OPINI Oleh Dr. Selamat Ginting
Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)
RENCANA TNI membangun 750 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) hingga 2029 dengan target 150 batalyon per tahun salah satu agenda pertahanan terbesar sejak reformasi. Kebijakan ini bukan sekadar penambahan pasukan biasa, melainkan bagian dari perubahan besar cara negara memandang ancaman, ketahanan nasional, dan geopolitik global yang terus bergerak menuju situasi penuh ketidakpastian.
Di tengah rivalitas Amerika Serikat-China, memanasnya Laut China Selatan, perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga ancaman perang siber dan disinformasi, Indonesia menyadari pertahanan negara tidak lagi cukup hanya mengandalkan kekuatan tempur konvensional. Negara membutuhkan struktur pertahanan yang mampu menjangkau rakyat, wilayah, logistik, pangan, hingga stabilitas sosial-politik di daerah. Di sinilah pembangunan Yonif TP menjadi relevan sekaligus kontroversial.
Sishankamrata
Secara historis, konsep pertahanan Indonesia memang berbeda dengan negara-negara liberal Barat. Indonesia menganut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), yaitu melibatkan seluruh rakyat, wilayah, dan sumber daya nasional sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara. Doktrin ini lahir dari pengalaman perang kemerdekaan ketika TNI tidak bertempur sendirian, tetapi menyatu dengan rakyat.
Sebelum terbentuknya Yonif TP jumlah personel TNI sekitar 500 ribu, sedangkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 285 juta jiwa. Itu artinya personel militer kita hanya sekitar 0,175 persen. Padahal sebagai negara kepulauan, kita memiliki lebih dari 17 ribu pulau. Dari perspektif pertahanan keamanan negara, jumlah ini sangat tidak memadai atau lebih tegasnya: tidak masuk akal.
Maka kehadiran Yonif TP ingin menghidupkan kembali konsep tersebut dalam bentuk modern.
Batalyon ini tidak hanya disiapkan untuk perang konvensional, tetapi juga mendukung pembangunan wilayah, penguatan ketahanan pangan, penanggulangan bencana, stabilisasi daerah rawan konflik, hingga pengamanan wilayah strategis nasional. Yonif TP terdiri atas tiga kompi senapan infanteri, satu kompi zeni, satu kompi medis, satu kompi pertanian, satu kompi peternakan, satu kompi perikanan, satu kompi markas, dan satu kompi bantuan.
Artinya, TNI sedang mengejar tiga sasaran besar sekaligus, yakni: Pertama, memperkuat kontrol teritorial negara. Indonesia adalah negara kepulauan raksasa dengan ribuan pulau dan banyak wilayah minim kehadiran negara. Dalam perspektif pertahanan keamanan negara, ruang kosong adalah ancaman. Wilayah yang tidak dijaga berpotensi menjadi titik masuk separatisme, terorisme, penyelundupan, infiltrasi asing, hingga konflik sosial. Pembangunan Yonif TP membuat negara memiliki “mata dan telinga” lebih kuat di daerah.
Kedua, membangun kesiapan menghadapi perang non-konvensional. Perang masa depan tidak selalu berupa invasi militer terbuka. Ancaman bisa datang melalui sabotase ekonomi, krisis pangan, perang informasi, konflik identitas, hingga operasi intelijen asing. Oleh karena itu, TNI ingin membangun struktur yang tidak hanya mampu bertempur, tetapi juga bertahan dalam situasi krisis nasional berkepanjangan.
Ketiga, menciptakan efek deterensi geopolitik. Dalam geopolitik modern, jumlah dan penyebaran pasukan tetap menjadi pesan politik. Ketika Indonesia memperluas infrastruktur militer hingga ke daerah, itu mengirimkan sinyal bahwa negara serius menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.
Ini penting di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.
Situasi Global
Ada beberapa faktor yang mendorong percepatan pembangunan Yonif TP.
Pertama adalah perubahan ancaman global. Dunia kini memasuki era multipolar yang lebih berbahaya. Persaingan Amerika Serikat, China, dan Rusia membuat Asia Tenggara berpotensi menjadi arena perebutan pengaruh.
Indonesia berada di jalur strategis dunia, terutama ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), Laut Natuna Utara, dan kawasan Pasifik. Dalam situasi seperti itu, negara membutuhkan kehadiran pertahanan keamanan yang lebih merata.
Kedua, pemerintah ingin memperkuat stabilitas nasional jangka panjang. Ketidakmerataan pembangunan, konflik agraria, radikalisme, separatisme, dan potensi kerusuhan sosial dipandang sebagai ancaman keamanan nasional. Yonif TP diproyeksikan menjadi instrumen stabilisasi di tingkat lokal.
Ketiga, ada kebutuhan mempercepat respons terhadap bencana alam. Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Dalam praktiknya, TNI selalu menjadi institusi paling cepat bergerak saat terjadi gempa, banjir, atau konflik sosial. Dengan lebih banyak satuan teritorial, respons negara menjadi lebih cepat.
Keuntungan Masyarakat
Bila dijalankan secara profesional dan terukur, pembangunan Yonif TP memiliki sejumlah keuntungan bagi masyarakat.
Pertama: Memperkuat kehadiran negara di daerah. Banyak wilayah terpencil minim infrastruktur dan pelayanan negara. Kehadiran Yonif TP bisa mendorong pembangunan jalan, komunikasi, kesehatan, hingga distribusi logistik.
Kedua: Membantu ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Konsep “teritorial pembangunan” mengindikasikan keterlibatan dalam sektor produktif seperti pertanian, irigasi, dan logistik pangan. Ini bisa memperkuat ekonomi desa bila dilakukan tepat sasaran.
Ketiga: Respons cepat terhadap bencana. Keberadaan satuan militer di daerah mempercepat evakuasi dan bantuan kemanusiaan saat bencana.
Keempat: Efek keamanan dan stabilitas. Daerah rawan konflik biasanya lebih stabil ketika negara hadir secara aktif. Stabilitas keamanan sering menjadi syarat utama investasi dan pembangunan ekonomi.
Risiko dan Kekhawatiran
Namun di sisi lain, pembangunan besar-besaran Yonif TP juga memunculkan sejumlah kekhawatiran dari masyarakat yang mungkin tidak memahami filosofi kehadiran satuan tersebut.
Pertama: Potensi meluasnya militerisasi sipil. Kritik terbesar adalah kemungkinan makin dominannya pendekatan keamanan dalam kehidupan sipil. Jika tidak diawasi, ruang sipil bisa menyempit karena terlalu banyak urusan publik ditangani pendekatan militer. Hal ini menjadi sensitif karena Indonesia memiliki pengalaman panjang Dwifungsi ABRI pada masa lalu.
Kedua: Beban anggaran negara: Membangun 750 batalyon membutuhkan anggaran sangat besar, seperti markas batalyon, personel, kendaraan, senjata, logistik, hingga operasional. Publik tentu akan mempertanyakan keseimbangan antara kebutuhan pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sosial seperti pendidikan atau kesehatan.
Ketiga: Risiko tumpang tindih dengan institusi sipil. Jika Yonif TP terlalu masuk ke sektor pembangunan sipil, bisa muncul benturan kewenangan dengan pemerintah daerah maupun kementerian teknis.
Keempat: Persepsi internasional: Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap demokrasi dan HAM, ekspansi besar struktur teritorial militer dapat dibaca sebagian pihak dari kacamata demokrasi liberal sebagai gejala remiliterisasi negara. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting.
Terlepas dari pro dan kontra, pembangunan Yonif TP menunjukkan satu hal penting, yakni Indonesia sedang bersiap menghadapi dunia yang semakin tidak stabil. Negara menyimpulkan ancaman masa depan tidak hanya datang dari tank dan rudal, tetapi juga dari krisis pangan, konflik sosial, perang informasi, perebutan sumber daya, hingga infiltrasi geopolitik asing.
Dalam konteks itu, TNI tidak lagi diposisikan semata sebagai alat perang, tetapi sebagai instrumen ketahanan nasional. Pertanyaannya bukan lagi apakah pembangunan Yonif TP diperlukan atau tidak, melainkan bagaimana memastikan kekuatan besar itu tetap berada dalam koridor demokrasi, profesionalisme, dan kepentingan rakyat.
Sejarah menunjukkan, militer yang kuat dapat menjadi benteng negara. Tetapi tanpa kontrol sipil yang sehat, kekuatan yang terlalu besar juga dapat berubah menjadi ancaman bagi demokrasi itu sendiri.
