BERITABUANA.CO, JAKARTA – Di tengah tekanan ekonomi global yang kian meningkat, rencana pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk menjaga defisit APBN memicu perhatian serius dari parlemen. Sektor pendidikan, yang selama ini menjadi prioritas nasional, diingatkan agar tidak menjadi korban pemangkasan kebijakan fiskal jangka pendek.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran perlu dilakukan secara hati-hati dan selektif. Ia mengingatkan bahwa sektor pendidikan memiliki mandat konstitusional sesuai amanat UUD 1945, sehingga tidak seharusnya dikorbankan dalam upaya menjaga stabilitas fiskal.
“Pemangkasan anggaran pendidikan pada dasarnya bukanlah langkah yang ideal, kecuali dilakukan secara sangat selektif dan tidak menyentuh program-program inti,” ujar Lalu dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, pendidikan bukan sekadar komponen belanja negara, melainkan investasi strategis jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia serta daya saing bangsa di tingkat global.
Ia menilai, jika efisiensi anggaran tidak dapat dihindari, maka pemerintah seharusnya memprioritaskan pemangkasan pada pos belanja non-esensial. Di antaranya adalah kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta program-program yang dinilai tumpang tindih dan kurang efektif.
Lalu juga mengingatkan potensi dampak serius jika pemangkasan dilakukan secara luas terhadap sektor pendidikan. Dalam jangka pendek, kebijakan tersebut berisiko menekan program bantuan operasional sekolah, beasiswa, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
Sementara dalam jangka panjang, dampaknya bisa lebih luas, mulai dari penurunan kualitas pembelajaran, meningkatnya kesenjangan akses pendidikan, hingga melemahnya daya saing Indonesia di kancah global.
“Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan,” kata Lalu.
Komisi X DPR, lanjut dia, mendorong pemerintah untuk mengedepankan efisiensi yang berbasis pada peningkatan efektivitas belanja dan pengurangan pemborosan birokrasi. Optimalisasi penerimaan negara juga dinilai menjadi langkah penting agar tekanan terhadap belanja prioritas, termasuk pendidikan, dapat diminimalkan.
“Pada prinsipnya, kami tidak menolak efisiensi. Namun, kebijakan tersebut harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, khususnya di bidang pendidikan,” ujarnya. (Asim)
