BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota DPR RI, Matindas J. Rumambi, menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 6 Kota Palu, Sulawesi Tengah, setelah menerima laporan masyarakat bahwa menu yang dibagikan kepada siswa hanya berupa roti, kurma, dan kacang.
Aspirasi tersebut disampaikan warga saat masa reses. Matindas menilai komposisi makanan tersebut jauh dari standar gizi seimbang yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam program pemerintah tersebut.
“Komposisi tersebut jauh dari standar gizi seimbang yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program ini,” ujar Matindas dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2026).
Program MBG diketahui dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan dilaksanakan melalui mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, dengan tujuan mengatasi malnutrisi dan stunting, meningkatkan kesehatan serta kecerdasan anak, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun, menurut Matindas, implementasi di lapangan justru memunculkan persoalan terkait mutu dan standar gizi makanan. Ia menekankan bahwa menu bagi anak usia sekolah seharusnya mencakup unsur karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur, buah, serta kecukupan kalori harian.
“Sebagai fungsi pengawasan DPR RI, kami memandang perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang bertanggung jawab dalam distribusi dan penyediaan makanan. Standar gizi yang diberikan di SDN 6 Kota Palu jelas tidak mencerminkan prinsip gizi seimbang,” kata dia.
Ia juga mengingatkan besarnya anggaran yang telah dialokasikan pemerintah untuk program tersebut. Pada tahun sebelumnya, anggaran MBG disebut mencapai Rp 171 triliun dan pada 2026 meningkat menjadi Rp 335 triliun.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tengah itu menilai pengawasan terhadap pelaksanaan MBG harus diperketat, terutama setelah muncul berbagai laporan mengenai kualitas makanan di bawah standar di sejumlah daerah. Bahkan, dalam beberapa kasus dilaporkan adanya dugaan keracunan makanan.
“Program yang dirancang dengan anggaran besar untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa harus dijalankan dengan kualitas tinggi. Keamanan pangan dan kecukupan gizi adalah substansi utama yang tidak boleh dikompromikan,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, Matindas mendesak pemerintah dan Kepala BGN segera melakukan perbaikan terhadap kualitas penyajian dan distribusi makanan oleh SPPG agar program MBG benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anak-anak.
DPR, lanjut dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap kebijakan dan program yang dibiayai melalui APBN, khususnya yang menyangkut masa depan anak, berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. (Asim)
