BERITABUANA.CO, JAKARTA — Di tengah persiapan arus mudik Lebaran 2026 yang diproyeksikan meningkat signifikan, sorotan muncul terhadap pemerataan program stimulus transportasi laut. Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah memastikan kebijakan tiket gratis dan diskon kapal tidak hanya terfokus pada Pulau Jawa, tetapi juga menjangkau warga kepulauan di Indonesia Timur yang sangat bergantung pada moda transportasi laut.
Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, mendesak agar program stimulus angkutan laut pada masa Lebaran 2026 diperluas hingga ke wilayah Maluku, Papua, dan kawasan timur lainnya. Ia menilai kebijakan yang berjalan saat ini belum sepenuhnya menyentuh masyarakat kepulauan yang membutuhkan dukungan biaya transportasi.
“Jangan sampai program tiket gratis dan diskon ini hanya ke arah Jawa saja. Masyarakat di Maluku, Papua, dan wilayah timur lainnya juga butuh perhatian yang sama,” kata Saadiah, melalui keterang tertulisnya, Rabu (25/2/2026).
Ia menegaskan, bagi masyarakat kepulauan, transportasi laut merupakan jalur vital yang tak tergantikan. Karena itu, distribusi bantuan transportasi dinilai harus merata dan tidak berorientasi pada wilayah tertentu.
Saadiah meminta Kementerian Perhubungan bersama PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) mengevaluasi kembali alokasi kuota, khususnya pada trayek perintis yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan timur.
Selain isu pemerataan kuota, ia juga menyoroti kesiapan layanan di Pelabuhan Tanjung Perak, yang menjadi salah satu pintu utama arus penumpang menuju Indonesia Timur. Dengan prediksi lonjakan penumpang mencapai puluhan ribu orang, ia mengingatkan agar kualitas fasilitas kapal dan terminal tidak diabaikan.
“Pelayanan harus ditingkatkan, jangan ada lagi keluhan soal makanan yang tidak layak. Kapasitas juga harus diawasi ketat, jangan dipaksakan melebihi batas,” ujarnya.
Berdasarkan data operasional PELNI, perusahaan pelayaran pelat merah itu menyiapkan 50.000 tiket gratis kelas ekonomi serta potongan harga 30 persen untuk 25 kapal penugasan pelayanan publik (PSO). Program tersebut berlaku mulai 11 Maret hingga 5 April 2026.
Komisi V DPR mencatat dua rute dengan pergerakan tertinggi dari Jawa Timur, yakni Balikpapan–Surabaya sebanyak 14.025 penumpang dan Makassar–Surabaya 11.714 penumpang. Kedua jalur ini diperkirakan menjadi titik krusial pengawasan selama puncak arus mudik.
DPR menilai, momentum Lebaran seharusnya menjadi wujud kehadiran negara bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di wilayah kepulauan dan perbatasan, agar prinsip keadilan sosial benar-benar dirasakan merata di seluruh Indonesia. (Ery)
