BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mayor Jenderal TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031 pada Kamis (19/2/2026), menggantikan Ali Ghufron Mukti melalui Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026. Penunjukan ini memicu harapan perbaikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di tengah keluhan peserta isoal antrean panjang dan keterlambatan klaim.
Harapan ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/20/2026). Namun, ia mendesak kepemimpinan baru harus tegas untuk reformasi menyeluruh.
Arzeti menyatakan keyakinannya pada kemampuan Pujowaskito memimpin lembaga raksasa dengan jutaan peserta.
“Memimpin BPJS Kesehatan bukan perkara mudah, tapi saya yakin dan optimis Pak Pujowaskito mumpuni untuk mengemban amanah itu,” katanya.
Ia menekankan prioritas pembenahan pelayanan, transparansi keuangan, dan penguatan sistem digital.
“Beliau harus berani melakukan pembenahan menyeluruh. Keluhan antrean panjang, keterlambatan klaim rumah sakit, hingga kendala akses di daerah terpencil harus menjadi prioritas,” tegas Arzeti.
Komisi IX DPR, menurutnya, siap mendukung sekaligus mengawasi agar BPJS Kesehatan lebih profesional dan responsif. Dukungan ini mencakup dorongan sinergi dengan fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta untuk layanan merata, serta transformasi digital yang memudahkan peserta, bukan menambah kerumitan.
“BPJS Kesehatan harus semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Evaluasi berkala juga penting agar setiap kebijakan tepat sasaran,” tambahnya.
Arzeti meyakini, di bawah Pujowaskito, BPJS Kesehatan bisa memperkuat tata kelola dan kepercayaan publik.
“Harapan saya sederhana, yaitu BPJS Kesehatan harus hadir sebagai solusi, bukan sumber keluhan. Jika kepemimpinan dijalankan dengan integritas, keberanian, dan komitmen terhadap pelayanan publik, saya yakin lembaga ini akan semakin maju dan kuat,” kata Arzeti.
Penunjukan ini bagian dari penetapan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk lima tahun ke depan, seperti diumumkan resmi lembaga tersebut. BPJS Kesehatan menangani jaminan kesehatan bagi lebih dari 250 juta peserta nasional, tapi sering dikritik atas inefisiensi operasional. (Asim)
