BERITABUANA.CO, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong sektor swasta berperan lebih aktif dalam menciptakan lapangan kerja baru guna meningkatkan pendapatan kelas menengah bawah, yang dinilai menjadi kelompok paling rentan dalam struktur ekonomi nasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Aviliani mengatakan, penciptaan lapangan kerja menjadi kontribusi utama yang bisa dilakukan dunia usaha untuk membantu pemerintah menjaga daya beli sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi.
“Pekerjaan rumah kita bersama di sektor swasta, khususnya Kadin, adalah bagaimana membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja,” ujar Aviliani dalam acara Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Aviliani menyoroti masih lebarnya kesenjangan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut, konsumsi nasional masih didominasi oleh kelompok atas dan menengah atas.
Menurutnya, sekitar 70 persen konsumsi rumah tangga dalam produk domestik bruto (PDB) berasal dari kelompok tersebut. Sementara itu, kontribusi kelompok menengah bawah hanya sekitar 17 persen.
Meski porsinya relatif kecil, Aviliani menekankan bahwa jumlah kelompok menengah bawah sangat besar, mencapai sekitar 75 juta orang. Kelompok ini juga menghadapi tekanan ekonomi akibat penurunan pendapatan dalam beberapa tahun terakhir.
“Kita harus mendorong agar 75 juta orang atau 17 persen tadi bisa naik kelas dan menjadi bagian dari kelompok yang menopang konsumsi 70 persen,” katanya.
Dalam konteks ini, Aviliani menilai sektor swasta memiliki peran strategis untuk meningkatkan pendapatan kelas menengah bawah melalui perluasan kesempatan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.
Ia juga membandingkan kondisi kelas menengah bawah dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Menurut Aviliani, kelompok bawah yang jumlahnya sekitar 25 juta orang atau berkontribusi 13 persen terhadap PDB umumnya masih mendapat dukungan langsung dari pemerintah, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Sebaliknya, kelas menengah bawah kerap luput dari berbagai skema insentif pendapatan, meski berada dalam posisi rentan.
“Yang sebenarnya bermasalah justru kelompok 17 persen ini. Mereka tidak miskin, tetapi juga tidak cukup kuat. Ini yang harus mulai menjadi perhatian serius ke depan,” ujar Aviliani. (Red)
