BERITABUANA.CO, JAKARTA — Pemerintah menyatakan proses pemulihan fasilitas pendidikan di wilayah terdampak banjir bandang di Sumatra mulai menunjukkan kemajuan. Hingga akhir Desember 2025, sekitar 65 persen sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah direvitalisasi dan dinyatakan siap kembali beroperasi, seiring percepatan transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor yang dilakukan secara intensif sejak bencana melanda sejumlah daerah di Sumatra.
“Pemulihan ini dilakukan secara gotong royong, melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, relawan, dan warga setempat,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulis, Jumat (26/12/2025).
Selain pemulihan infrastruktur pendidikan, pemerintah juga menyiagakan langkah mitigasi lanjutan di tengah cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi. Salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta TNI dan Polri, guna menekan intensitas curah hujan di wilayah rawan.
Data pemerintah mencatat, hingga saat ini 13 kabupaten/kota telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan, masing-masing empat daerah di Aceh, lima di Sumatra Utara, dan empat di Sumatra Barat. Penetapan status tersebut menandai kesiapan daerah untuk mulai memulihkan layanan publik secara bertahap, termasuk pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi warga.
Namun demikian, Pratikno menegaskan bahwa tidak semua wilayah dapat segera keluar dari fase darurat. Di Provinsi Aceh, sebanyak 11 kabupaten masih akan memperpanjang status tanggap darurat karena mempertimbangkan kondisi lapangan dan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
“Perpanjangan ini dilakukan agar seluruh kebutuhan tanggap darurat warga benar-benar terpenuhi dan daerah siap secara menyeluruh sebelum memasuki fase pemulihan,” kata Pratikno.
Pemerintah menargetkan pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga memastikan keberlangsungan layanan dasar dan ketahanan masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang terdampak gangguan proses belajar akibat bencana. (Red)
