BERITABUANA.CO, JAKARTA — Pemerintah mempercepat integrasi kebijakan desa dan migrasi tenaga kerja untuk memastikan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang lebih aman sekaligus berdampak ekonomi berkelanjutan di daerah asal. Komitmen itu mengemuka dalam audiensi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Kantor KemenP2MI, Jakarta, baru-baru ini.
Pertemuan tersebut menegaskan arah kolaborasi lintas kementerian dalam penataan pekerja migran berbasis desa—mulai dari fase keberangkatan hingga kepulangan sebagai purna migran—agar memberi efek positif bagi keluarga dan ekonomi desa.
Yandri menekankan pentingnya penataan serius pekerja migran yang berasal dari desa. Menurut dia, kebijakan harus memastikan manfaat terasa tidak hanya saat warga desa bekerja di luar negeri, tetapi juga ketika mereka kembali.
“Kita ingin di desa memberi efek positif, baik mereka pergi maupun pulang sebagai purna migran. Artinya, dampaknya benar-benar terasa,” ujar Yandri dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).
Kemendes PDT, kata Yandri, mendorong integrasi program Desa Migran Emas dari KemenP2MI dengan Desa Tematik yang dikelola Kemendes PDT. Kolaborasi ini ditujukan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, terutama agar remitansi tidak habis untuk konsumsi semata akibat minimnya lapangan kerja saat purna migran kembali ke desa.
Yandri juga mengundang Mukhtarudin menghadiri peringatan Hari Desa Nasional pada 15 Januari 2026 di Boyolali, Jawa Tengah.
Menanggapi hal itu, Mukhtarudin menegaskan prioritas KemenP2MI untuk membuat penempatan kerja resmi bagi PMI menjadi lebih mudah, murah, dan aman. Upaya tersebut diperkuat melalui penyusunan regulasi turunan agar kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat.
“Penempatan kerja resmi harus mudah, murah, dan aman. Itu yang sedang kami lakukan, termasuk menyusun peraturan menteri agar kebijakan ini kuat dari sisi regulasi,” katanya.
Mukhtarudin mengungkapkan, Desa Migran Emas akan diluncurkan pada Hari Migran Internasional, 18 Desember 2025, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Program ini akan dikolaborasikan dengan Desa Tematik Kemendes PDT dan melibatkan kerja sama lintas kementerian, termasuk nota kesepahaman dengan Kementerian Perdagangan untuk mendukung pengembangan Desa Ekspor.
“Program Desa Migran Emas akan kita tampilkan bersama. Dalam konteks pemberdayaan purna migran, ini akan kami sambungkan dan perkuat,” ujar Mukhtarudin.
Ia juga menyoroti rendahnya literasi keuangan PMI dan keluarganya. Saat ini, sekitar 70 persen remitansi masih bersifat konsumtif, sementara 30 persen digunakan secara produktif. KemenP2MI menargetkan pembalikan komposisi tersebut melalui edukasi pengelolaan keuangan, pembukaan usaha, dan perencanaan ekonomi—tidak hanya saat orientasi pra-pemberangkatan dan pelatihan, tetapi juga bagi keluarga PMI di desa.
“Sering kali uang kiriman habis untuk konsumsi dan memicu persoalan baru dalam keluarga. Karena itu, literasi keuangan harus menyasar keluarga,” katanya.
Selain literasi, Mukhtarudin menekankan pentingnya sosialisasi Migran Aman dari Daerah, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 42 yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelindungan migran. Edukasi dari desa dinilai krusial untuk menekan penipuan rekrutmen ilegal yang marak melalui media sosial. “Edukasi Migran Aman itu harus mulai dari desa agar calon PMI terhindar dari penipuan,” tegasnya.
Pada momentum Hari Migran Internasional, KemenP2MI juga merencanakan pemberangkatan sekitar 1.035 PMI secara resmi ke negara penempatan.
“Mari kita keroyokan demi kesejahteraan pekerja migran. Kita kolaborasikan Desa Migran Emas dan Desa Tematik,” ujar Mukhtarudin.
Langkah-langkah ini, kata dia, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjadikan PMI sebagai pejuang devisa yang sejahtera, aman, dan berkontribusi pada Indonesia Emas 2045. (Ery)
