BERITABUANA.CO, JAKARTA – Tokoh masyarakat asal Sumatera Utara yang berdomisili di Jakarta, Sanggam Hutapea, mendorong pemerintah segera mencanangkan Gerakan Orang Tua Asuh bagi anak-anak korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa selain kerusakan infrastruktur, bencana besar di Sumatera meninggalkan dampak kemanusiaan yang jauh lebih dalam, terutama potensi banyaknya anak yang kehilangan orang tua.
Sanggam menilai pemerintah tidak hanya berkewajiban memulihkan infrastruktur dan layanan dasar pascabencana, tetapi juga memastikan masa depan anak-anak terdampak tetap terjamin. Karena itu, ia meminta pemerintah mengambil langkah strategis dan terukur.
“Anak-anak yang kehilangan orang tua akibat bencana perlu mendapatkan figur pengganti yang tepat demi masa depan mereka. Pemerintah perlu menginisiasi orang tua asuh bagi anak-anak,” ujar Sanggam Hutapea saat dihubungi, Kamis (11/12/2025).
Ia juga mengimbau Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan instruksi khusus kepada pejabat pemerintahan agar bersedia menjadi orang tua asuh bagi para korban anak. Menurutnya, perlindungan terhadap anak-anak dalam kondisi krisis merupakan aspek fundamental dalam respons kemanusiaan dan hukum.
“Pengalaman traumatis pascabencana dapat memengaruhi kehidupan jangka panjang mereka. Penanganannya harus cepat dan tepat. Selain pemerintah, organisasi dan lembaga yang memiliki kompetensi juga sangat dibutuhkan uluran tangannya,” ujarnya.
Sanggam turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap aktif berpartisipasi dalam pemulihan pascabencana. Menurutnya, rehabilitasi membutuhkan sinergi berbagai pihak, pemerintah, organisasi nonpemerintah, relawan, masyarakat, hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Kebutuhan mendesak para korban tidak hanya berupa logistik dan layanan kesehatan, tetapi juga trauma healing khususnya untuk anak-anak,” sebut Sanggan.
Respons Pemerintah Lamban
Meski mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang menyetujui pengucuran anggaran sebesar Rp51,82 triliun untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Sanggam menyoroti lambannya respons pemerintah pada fase awal. Menurutnya, lemahnya koordinasi antar-lembaga pada masa golden time membuat penanganan darurat tidak optimal.
Terkait alokasi anggaran tersebut, ia berharap pemulihan bagi masyarakat yang kehilangan rumah dan akses vital menjadi prioritas utama. Ia mengingatkan agar dana rehabilitasi dan rekonstruksi digunakan secara transparan dan tepat sasaran.
Menutup keterangannya, Sanggam Hutapea mendorong pemerintah memperkuat mitigasi bencana secara menyeluruh. “Bencana yang berulang harus menjadi alarm untuk memperbaiki kesiapsiagaan, memperkuat komunikasi publik, dan mengevaluasi tata kelola lingkungan,” tegasnya. (Ery)
