BERITABUANA.CO, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa menjaga inflasi tetap terkendali bukan hanya urusan ekonomi, melainkan juga strategi politik yang menentukan keberlanjutan kepemimpinan kepala daerah. Menurut dia, kemampuan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dapat menjadi “modal politik utama” bagi para pemimpin daerah untuk kembali meraih kepercayaan rakyat dalam Pilkada mendatang.
“Inflasi penting karena menjaga stabilitas sosial dan politik. Kalau harga di daerah tidak terkendali, peluang untuk terpilih kembali akan kecil. Sebaliknya, jika harga bisa dijaga, hampir pasti terpilih lagi tanpa embel-embel lain,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (KPID) di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Ia mencontohkan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang mampu bertahan selama 32 tahun, salah satunya karena berhasil menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras. “Salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah karena beliau bisa menjaga stabilitas harga beras. Harga komoditas lain biasanya mengikuti pergerakan beras,” katanya.
Hingga akhir September 2025, inflasi nasional tercatat 2,65 persen (year-on-year), sedikit di atas target pemerintah sebesar 2,5 persen. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga masih perlu diwaspadai menjelang akhir tahun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah provinsi masih menghadapi inflasi tinggi. Sumatra Utara menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 5,32 persen, disusul Riau (5,08 persen), Aceh (4,45 persen), Sumatra Barat (4,22 persen), dan Sulawesi Tengah (3,88 persen).
Perkuat Kerjasama Pusat dan Daerah
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menyebut beberapa daerah lain seperti Jambi (3,77 persen), Sulawesi Tenggara (3,68 persen), dan Papua Pegunungan (3,55 persen) juga mencatat inflasi di atas rata-rata nasional. “Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar harga pangan tetap stabil, terutama menjelang akhir tahun,” kata Tomsi.
Pemerintah kini menjadikan pengendalian inflasi sebagai indikator utama kinerja kepala daerah. Selain mencerminkan efektivitas kebijakan ekonomi, indikator ini juga dinilai menjadi ukuran kepemimpinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. (Ery)
